Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Bakuda Babel Ajak Seluruh Pemda Tingkatkan Sinergitas Dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen Pajak Daerah


BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM

Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat Rekonsiliasi penerimaan opsen pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) triwulan III, yang berlangsung di Kantor Pemkab Belitung Timur, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan data penerimaan, meminimalkan selisih pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dari sejumlah sektor dimaksud.

Kepala Bakuda Babel, M Haris mengatakan, sinergi dan koordinasi antar UPT Samsat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya meningkatkan pendapatan sangatlah diperlukan.

Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan rapat koordinasi digelar, sehingga program pendataan hingga penagihan PKB dan BPNKP di Pemda dapat selaras dengan Pemerintah Provinsi.

"PKB dan BPNKP ini merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah kita baik di provinsi maupun di Kabupaten kalau sekarang,ΓÇ¥ kata Haris.

Akan tetapi yang menjadi problem saat ini, lanjut Haris, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB  secara nasional maupun di tingkat provinsi, Kepulauan Bangka Belitung masih terbilang rendah.

Oleh karna itu pula, ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar dapat menggencarkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

ΓÇ£Pemerintah provinsi juga melakukan program pemutihan. Masih banyak saja yang itu, saya masih menemui di sepanjang jalan, sepanjang tempat, kami di Belitung maupun di Belitung Timur termasuk di daerah lain,ΓÇ¥ ujarnya

Sementara itu, Plt. Asisten II Setda Belitung Timur, Zikril mengungkapkan, bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan sinergi dan tindak lanjut dari Penandatangan Komitmen Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pemungutan opsen pajak daerah pada November 2024 yang lalu.

ΓÇ£Melalui momentum ini, mari kita tingkatkan penguatan sinergi, konsolidasi, dan komitmen bersama antar seluruh pihak terkait, baik dari provinsi, kabupaten/kota, Samsat, maupun Bank Kas Daerah, agar pengelolaan pajak daerah dari sisi opsen lebih terintegrasi dan efektif dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian hasil opsen PKB, BBNKB, dan MBLB,ΓÇ¥ kata Zikril.

Pada kesempatan ini, Zikril juga menyinggung perihal Pajak dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan/ MBLB. dimana pihaknya meminta Gubernur Babel untuk meninjau kembali harga patokan komoditas MBLB di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pihaknya juga meminta SK Gubernur tahun 2018 yang mengatur MBLM ini dapat direvisi, sehingga pendapatan pajak dari sektor MBLM dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sebagai contoh dalam setiap ton pasir kuarsa yang dikirim ke luar daerah, hanya dikenakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebesar 12.500 rupiah per-ton itupun dibagi menjadi 10.000 rupiah untuk Pemerintah Kabupaten dan 2.500 rupiah untuk Pemerintah Provinsi,ΓÇ¥ ujarnya.

Dia menambahkan, hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang diterima khususnya bagi Pemerintah Kabupaten.

ΓÇ£Tidak lupa kami juga berharap kerja sama dalam acara ini berjalan lancar dengan hasil yang maksimal untuk mewujudkan tujuan bersama demi kemajuan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,ΓÇ¥ ucapnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.