BANGKABARAT, BERITACMM.COM -- Menjaga kepercayaan nasabah tak cukup hanya dengan memberikan layanan perbankan yang cepat. Di balik setiap transaksi dan keputusan bisnis, terdapat risiko hukum yang harus dipahami dan dikelola dengan baik.
Hal inilah yang menjadi perhatian Bank Sumsel Babel Cabang Mentok saat menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat dalam sosialisasi bertajuk "Penguatan Integritas & Kepatuhan Insan Perbankan Melalui Pemahaman Tipibank, Tipikor, dan Datun", Selasa (22/9/2026) malam.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum sekaligus membangun budaya kepatuhan di lingkungan insan perbankan. Sebab, industri perbankan berjalan di atas asas kepercayaan publik (public trust).
Pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi individu. Dampaknya juga dapat merembet pada reputasi, stabilitas, hingga keberlangsungan lembaga keuangan.
Dalam praktiknya, kelalaian maupun tindakan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dapat bersinggungan dengan sejumlah ranah hukum, mulai dari Tindak Pidana Perbankan (Tipibank), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hingga Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Mentok, Anton Saleh Mangkuanom, mengatakan sebagai lembaga keuangan milik daerah yang memegang amanah masyarakat, pihaknya dituntut untuk terus bergerak cepat dan inovatif tanpa mengesampingkan integritas.
"Di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang, risiko operasional dan hukum tentu akan selalu membayangi setiap langkah strategis maupun pelayanan harian kita. Oleh karena itu, prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan urat nadi dari keberlangsungan bisnis kita," ujar Pimpinan Bank Sumsel Babel cabang Mentok Anton, Selasa (22/9/2026) malam.
Menurut Anton, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi penting agar setiap insan perbankan memiliki kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan legal awareness, khususnya dalam memitigasi risiko hukum, menangani aset bermasalah, serta mencegah potensi tindak pidana yang dapat merugikan bank maupun negara.
Tiga Ranah Hukum yang Perlu Dipahami
Dalam sosialisasi tersebut, aspek hukum yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas perbankan dipaparkan melalui tiga pilar utama.
Pertama, Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) yang berlandaskan UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 serta UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi tersebut mencakup berbagai ketentuan terkait operasional, tata kelola, hingga ketentuan pidana khusus di sektor perbankan.
Kedua, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengacu pada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 serta Pasal 603–606 UU No. 1/2023 tentang KUHP baru.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami insan perbankan, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan, penerimaan imbalan dalam proses penyaluran kredit maupun pengadaan barang dan jasa, serta tindakan lain yang dapat berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Ketiga, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), antara lain berkaitan dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai keabsahan perjanjian kredit.
Dalam ranah tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga mendukung upaya pemulihan aset bagi Bank BUMN maupun BUMD sesuai kewenangannya.
Integritas Jadi Benteng Kepercayaan
Sinergi Bank Sumsel Babel Cabang Mentok dengan Kejari Bangka Barat tidak hanya diarahkan untuk memahami aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kepatuhan merupakan bagian penting dari keberlangsungan bisnis perbankan.
Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, setiap insan perbankan diharapkan mampu mengambil keputusan secara lebih hati-hati, bertanggung jawab, serta tetap berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Anton menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan aset penting yang harus dijaga bersama.
"Membangun kepercayaan memerlukan waktu lama, namun dapat hilang dalam sekejap. Mari jaga integritas, patuhi hukum, dan tumbuh bersama masyarakat," tutup Anton.