Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Begini Strategi Pemkot Pangkalpinang Perkuat Fiskal Daerah Ditengah Tantangan Efisiensi dan Keterbatasan

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Walikota Pangkalpinang, Prof Saparudin, yakin kondisi fiskal daerah dapat bangkit dan tumbuh positif pada tahun 2026 nanti. Demikian hal itu disampaikannya, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian atas Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025).

Selain itu, Prof Udin menambahkan, tahun 2026 akan menjadi periode penting dalam memperkuat fondasi fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan ruang fiskal, dalam menghadapi tekanan dari penyesuaian transfer pusat, peningkatan belanja wajib, serta kebutuhan pembiayaan pelayanan publik yang semakin luas.

"Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah untuk diarahkan fiskal dengan keberlanjutan pembangur.an. Setiap perangkat daerah dituntut untuk lebih inovatif, adaptif, dan akuntabel dalam mengelola program-program kegiatan agar tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi juga memberi nilai tambah dan hasil nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Dari sisi pendapatan, kata Udin, pihaknya telah menyiapkan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah, melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang sah.

"Langkah intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan basis data wajib pajak, serta digitalisasi layanan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sementara ekstensifikasi diarahkan pada pengembangan sumber pendapatan baru melalui kerja sama daerah, pemanfaatan produktif aset optimalisasi potensi pendapatan lainnya," jelasnya.

"Dengan strategi tersebut, kita berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta memperkuat kemandirian fiskal Kota Pangkal Pinang," sambungnya.

Sementara dari sisi belanja daerah, Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen menerapkan prinsip spending better, not spending more (membelanjakan anggaran secara lebih cerdas, efisien, dan berkualitas). Arah kebijakan belanja difokuskan pada belanja produktif dan prioritas pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, efisiensi belanja operasional terus diupayakan melalui digitalisasi, dan rasionalisasi kegiatan yang kurang produktif, sehingga anggaran diupayakan dapat lebih diarahkan untuk kepentingan publik yang nyata.

"Kemudian, dari sisi pembiayaan, akan dikelola secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk optimalisasi SILPA sebagai instrumen penyeimbang defisit sekaligus pendukung pembiayaan program strategis daerah," tutur Prof Saparudin.

Lebih lanjut, Walikota Pangkalpinang ini juga menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, ia berharap DPRD dapat masukan konstruktif dalam memberikan pembahasan Raperda APBD ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Pangkal Pinang.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama, dukungan, dan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD selama ini dalam menjaga arah pembangunan kota. Membangun Pangkal Pinang bukan hanya tugas pemerintahan, tetapi tanggung jawab moral seluruh warga masyarakat. Dengan niat tulus dan kerja bersama, insya Allah, segala keterbatasan dapat kita ubah menjadi kekuatan," pungkasnya.

Adapun gambaran umum APBD Kota Pangkai Pinang dalam Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
1. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang diestimasikan sebesar Rp.768,54 Miliar yang terdiri dari:
A. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 216,36 Miliar;
B. Pendapatan Transfer diestimasikan sebesar Rp.545,96 Miliar; 3)
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.6,22 Miliar.

2. BELANJA DAERAH
Rencana Belanja Daerah pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 ini diproyeksikan sebesar Rp. 795,63 Miliar. Dengan Demikian, terdapat defisit belanja sebesar Rp.27,09 Miliar.

3. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan daerah Kota Pangkal Pinang pada APBD Tahun Anggaran 2026 bersumber dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.23 Miliar. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 0.
Dengan demikian, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran pada Raperda APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 ini menjadi sebesar Rp.4,09 Millar.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.