PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani buka suara usai beredarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kep Babel.
Menurut Hidayat, tidak ada pemotongan TPP bagi ASN namun hanya bersifat penundaan dan penyesuaian terhadap kondisi keuangan Pemda saat ini.
"TPP bukan dipotong, ngerti gak? TPP itu kalo untung banyak, banyak dapetnya kalo dakde duitnya cemana mayarnya, penyesuaian. Saya belum mengatakan potong (TPP-red), siapa yang mengatakan potong? Itu hak dewan kami hanya mengajukan, kalo gak ada duit bagaimana mau memaksa," kata Hidayat, diwawancarai media ini, Kamis (15/05/2025).
"Itu (hanya-red) penundaan, mudah-mudahan besok pagi kalo royalti timah bayar selesai (TPP dibayarkan normal-red). TPP bukan kewajiban, bonus karyawan, harapan dari dewan ditunda itu siapa tau dalam bulan ini ada pemasukan," tambahnya.
Diketahui, kabar pemotongan TPP ASN Pemprov Babel usai beradarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor : 100.3.3.1/98/BAKUDA/2025 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor : 118.44/114/BAKUDA/2025 tentang besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
Dilansir dari Media Kompas, dalam keputusan tersebut pemotongan TPP dilakukan dengan persentase yang bervariasi. Pemotongan terbesar diterapkan pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang mengalami penurunan dari Rp 46,9 juta menjadi Rp 28,1 juta.
Jabatan Asisten juga mengalami pengurangan, dari Rp 25,1 juta menjadi Rp 15,08 juta, sementara jabatan kepala dinas dipotong dari Rp 22,5 juta menjadi Rp 13,5 juta.
Tidak hanya pejabat eselon dan pratama, pemotongan tunjangan ini juga menyasar pegawai fungsional, termasuk staf dan guru. Para pegawai tersebut rata-rata mengalami pemotongan TPP sebesar Rp 500.000.
Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan, bahwa sebenarnya dirinya juga tak ingin adanya pemotongan TPP bagi ASN. Namun, dengan kondisi keuangan saat ini pihaknya juga tak bisa berbuat banyak.
Dirinya juga meminta doa kepada seluruh pihak, agar Pemprov mendapatkan PAD yang lebih besar, sehingga pemotongan TPP ASN tak perlu dilakukan.
"Kita tidak mau motong TPP karna kasihan dengan ASN, tapi tolong doakan supaya ada pemasukan duit (uang-red), dak mungkin duit itu dari Mendagri, TPP itu uang keringat kita, kita keringat dapat duit," ungkapnya.
Disinggung soal batas waktu penundaan TPP tersebut, Hidayat menegaskan bahwa dirinya tidak tau, dan berharap para ASN dapat lebih gigih dalam mengejar PAD.
"Saya tidak tau, kita ingin TPP itu tetap seperti biasa namun kalo gak ada uang mau bilang apa," pungkasnya.
(Jk)