Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Besaran UMP 2026 Belum Diumumkan, Ini Alasan Pemprov Babel Menunda Perhitungan


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Kepulauan Bangka Belitung masih menggantung. Pemerintah Provinsi Babel menegaskan belum dapat melakukan kalkulasi kenaikan karena aturan baru dari Pemerintah Pusat belum terbit.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Elius Gani, mengungkapkan bahwa hingga kini mereka masih menunggu kejelasan regulasi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya sejumlah poin yang harus diubah dalam PP 51 Tahun 2023.

"Sampai dengan hari ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti dari PP 51 tahun 2023, setelah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ada hal tertentu yang harus diubah dari PP tersebut," ujar Elius Gani, Rabu (3/12/2025).

Meski begitu, ia memastikan Pemerintah Pusat telah memberi sinyal bahwa aturan baru akan dirilis sebelum tenggat akhir tahun.

"Kalau janji Pemerintah Pusat, upah UMP diberlakukan 1 Januari artinya sebelum 31 Desember 2025 PP sudah diterbitkan. Jadi dewan pengupahan Provinsi dalam hal ini masih menunggu, aturan tentang tata cara perhitungan upah yang baru," jelasnya.

Selain regulasi baru, formulasi perhitungan UMP 2026 disebutkan akan mengalami penyesuaian. Pemerintah Pusat menyiapkan rentang formula yang lebih variatif dan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

"Kalau dari Pemerintah Pusat itu rentang alfa, perhitungan lebih banyak atau bervariasi. Jadi intinya dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, di daerah masing-masing. Namun, formula perhitungan rumus itu yang kami tunggu," ungkapnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.