PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengevaluasi program dan kelembagaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan strategi pencegahan terorisme tetap relevan dengan perkembangan ancaman, termasuk transformasi kelompok radikal di era digital.
Kasubdit Strategi Kebijakan Direktorat Strategi Kebijakan dan Pemetaan Wilayah Paham Radikal Terorisme BNPT RI, Moch. Andriansyah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar sosialisasi, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pencegahan terorisme yang dijalankan FKPT di daerah.
"Karena BNPT sendiri tidak memiliki kepanjangan tangan secara langsung di wilayah, maka melalui kebijakan pencegahan dibentuklah FKPT, termasuk FKPT Bangka Belitung yang berdiri sejak 2012," ujar Andriansyah, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut Andriansyah, evaluasi dilakukan untuk menilai relevansi program yang telah berjalan sekaligus memperkuat peran FKPT pada tataran strategis. Dengan demikian, upaya pencegahan terorisme di Bangka Belitung diharapkan dapat berjalan lebih masif, konkret, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.
Evaluasi tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kelembagaan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, hingga peninjauan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pencegahan terorisme.
“Evaluasi ini lebih ke kelembagaannya sendiri. Kelembagaan dari FKPT-nya, apakah membutuhkan nanti SDM-nya bagaimana, sarpras-nya seperti apa, bahkan bentuk kebijakan dari BNPT sendiri akan dievaluasi, diperkuat, dan pasti seperti itu,” katanya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Burhanuddin, mengapresiasi pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia berharap langkah ini diikuti dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk memperkuat pelaksanaan program FKPT di daerah, terutama di tengah belum adanya kantor wilayah resmi BNPT di tingkat provinsi.
"Kami berharap dengan adanya FKPT ini ada dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang terpenuhi serta ditingkatkan dari tahun ke tahun," kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga mengusulkan agar pembentukan FKPT atau unit pelaksana teknis (UPT) wilayah dapat diperluas hingga tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, penguatan struktur kelembagaan di daerah diperlukan untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Sementara itu, Ketua FKPT Babel, Subardi, mengatakan evaluasi menyeluruh dari sisi kelembagaan baru pertama kali dilakukan sejak FKPT dibentuk secara nasional pada 2012 dan di Bangka Belitung pada 2014.
Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan pendekatan pencegahan mampu mengikuti perubahan pola aktivitas kelompok yang terafiliasi dengan terorisme, intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme, terutama di tengah perkembangan teknologi digital.
“Evaluasi secara kelembagaan ini penting, karena memang kan ee apa ya, kegiatan, aktivitas, kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan terorisme, intoleransi, ekstremisme, radikalisme ini kan bertransformasi terus. Maka kita pun dalam mengantisipasi ya harus juga menyesuaikan dengan itu di zaman digitalisasi,” kata Subardi.
Melalui evaluasi ini, penguatan kelembagaan FKPT diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pencegahan terorisme di Bangka Belitung. Dukungan kebijakan, SDM, serta sarana dan prasarana menjadi bagian penting agar upaya pencegahan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ancaman yang terus berkembang.
(JK)