PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Dana jaminan pasca tambang sejatinya diperuntukkan bagi pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di wilayah bekas kegiatan usaha pertambangan.
Namun, dalam perkara PT Koba Tin, dana yang semestinya digunakan untuk reklamasi dan kepentingan masyarakat di lingkar tambang justru diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab.
Hal ini diketahui setelah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) berhasil membongkar dugaan korupsi dana Pasca Tambang PT Koba Tin periode 2014-2025, dan telah menetapkan 4 orang tersangka antara lain Eva Dwi Yuliani, selaku Wakil Kepala Cabang Bidang Pelayanan tahun 2023, Marina, selaku Penyelia Customer Service, serta DTM dan RP yang merupakan kurator.
Dalam perkara ini, indikasi kerugian keuangan negara mencapai USD 6.262.719,71 atau sekitar Rp112,54 miliar berdasarkan kurs saat ini.
Aspidsus Kejati Babel Corneles Geeb Paulus Heydemas, dalam konpres yang berlangsung pada 8 Oktober 2026, mengatakan bahwa dari total Rp112,54 miliar dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang telah dicairkan, Rp11-13 miliar dikuasai oleh para kurator.
"Sudah kami dalami dan masih tetap kami dalami ada sekitar Rp11 Miliar hingga Rp13 Miliar dari dana pascatambang itu yang dialihkan dan dikuasi oleh para kurator, kurator secara lembaga," ungkap Corneles.
Lalu pertanyaan lebih besar pun mengemuka : kemana sisa pencairan Dana Pasca Tambang PT Koba Tin itu mengalir ?
Dilansir dari suarapos.com , jejak dugaan korupsi dana pasca tambang PT Koba Tin ini disinyalir mengarah ke sejumlah perusahaan usai dana tersebut dicairkan oleh oknum Bank BNI.
Berdasarkan dokumen yang ditelusuri media tersebut, menunjukkan sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan PT Koba Tin dan beralamat di Koba serta wilayah Kabupaten Bangka Tengah tercantum sebagai penerima dana.
Nama-nama yang tercantum antara lain CV SM, CV SS, CV TB, CV IB, CV IPS, CV SP, CV LB, CV SA, CV KM, CV BJL, CV GM, CV DV, PT BP, PT ASR, PT TJ, CV MI, dan sejumlah perusahaan lainnya.
Meski demikian, keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dugaan penyimpangan dana pascatambang masih perlu diverifikasi. Pencantuman nama dalam dokumen penerima dana tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
BERITACMM.COM masih berupaya menelusuri keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh informasi mengenai status perusahaan, dasar pembayaran, serta tujuan penggunaan dana yang diterima.
Sementara itu, Anggota DPRD Babel daerah pemilihan (Dapil) Kab Bangka Tengah, Pahlivi Syahrun, mengaku merasa heran dengan banyaknya perusahaan yang menyatakan bahwa PT Koba Tin masih memiliki utang kepada mereka.

Menurutnya, berdasarkan regulasi yang ada, serta dengan aturan dan tata cara perhitungan yang ditetapkan Kementerian ESDM, seharusnya aset PT Koba Tin dinilai cukup untuk melunasi kewajiban perusahaan.
Karna sepengetahuannya, saat Koba Tin ditutup operasionalnya oleh Pemerintah RI cq. Kementerian ESDM, Koba Tin banyak menyisakan aset di wilayah Koba antara lain Pabrik Pengolahan Tinshed, Pabrik Smelter, ada Workshop Mekanik dan peralatannya, ada Workshop Electric dan perlengkapan, ada alat transportasi yang jumlahnya ratusan seperti motor dan mobil.
Di wilayah Bemban, kata Pahlivi, juga ada sejumlah aset PT Koba Tin lainnya seperti workshop alat berat, sejumlah alat berat, kapal keruk hingga potensi cadangan timah yang begitu luarbiasa.
"Perusahaan kan masih punya aset, berdasarkan perhitungan aset yang ada, tentunya itu cukup untuk membayar hutang-hutang yang ada sesuai ketentuan. Kemudian yang jadi pertanyaan, kok bisa ada banyak perusahaan menyatakan Koba Tin berhutang kepada mereka?," terangnya, saat diwawancarai pada Jumat (16/10/2026).
Pahlivi menegaskan, bahwa dana pasca tambang tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban membayar hutang perusahaan lagi.
Atas dasar itu, ia mendorong aparat penegak hukum memeriksa kembali klaim utang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan PT Koba Tin.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah utang yang diklaim ini memang benar-benar masih ada berdasarkan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan belum diselesaikan.
"Kalo perusahaan-perusahaan kecil mitra Koba Tin, mungkin saja Koba Tin masih terhutang kepada mereka, karena nilai kecil mungkin terabaikan. Kami berharap pihak-pihak yang merasa bahwa Koba Tin berhutang dengan mereka itu dicek juga bener gak hutang itu. Khawatir ketika dana pasca tambang yang masih tersisa saat ini yang diharapkan untuk program pasca tambang terus diganggu oleh desakan-desakan pihak terkait untuk menagih kembali hutang dengan dana pasca tambang ini, padahal ini tentunya bukan untuk membayar hutang mitra sebelumnya. Kami minta pihak-pihak terkait mengaudit kembali bener gak hutang ini dinyatakan ada dan dari mana asalnya," kata Pahlivi.
Dengan ketentuan regulasi saat ini, Pahlivi mengungkapkan, aset perusahaan PT Koba Tin telah lebih dulu dilakukan assesment pihak-pihak terkait dan dinilai mampu membayar hutang yang tersisa. Karna menurutnya hal itu juga menjadi syarat ESDM untuk menyetujui, sebelum akhirnya PT Koba Tin tidak diperpanjang lagi izin operasionalnya.
Karena itu, ia mempertanyakan kemungkinan penyusutan nilai aset apabila hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban perusahaan.
"Karna hutang itu sudah dihitung bahwa akan terbayar dengan aset yang ada, nah kalo aset yang ada tidak mampu membayar hutang itu ada pertanyaan lagi, kenapa penjualan aset itu tidak memenuhi hutang yang dimiliki Koba Tin kepada pihak-pihak terkait ini? berarti kan ada penyusutan aset? Silakan di cek siapa yang menjual aset itu, kenapa nilai berkurang dari nilai yang sudah diperhitungkan," ujar Pahlivi.
Ia kembali menegaskan bahwa dana jaminan pasca tambang seharusnya tidak di campuradukkan dengan kewajiban pembayaran utang perusahaan.
"Artinya hutang mereka itu tentunya sudah terpisah dengan dana pasca tambang, tidak ada dalam dokumen pasca tambang itu bahwa ada bagian untuk membayar hutang, saya meyakini hal ini, karena regulasi sudah dengan jelas menyatakan hal tersebut," ungkapnya.
"Akan tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh management Koba Tin dalam melaksanakan program reklamasi dalam tanggung jawab program pasca tambang dan realisasi program CSR-ny maka pembayaran dengan dana pasca tambang memang sesuai dengan alurnya," sambung Pahlivi.
Kepailitan PT Kobatin Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan utang dan aliran dana, Pahlivi turut menyoroti status kepailitan PT Koba Tin.
Ia mengaku heran karena perusahaan PT Koba Tin tersebut dinilai masih memiliki banyak aset, termasuk gedung dan aset lainnya. Selain itu juga memiliki dana pasca tambang yang seharusnya digunakan untuk menjalankan program pemulihan yang telah direncanakan.
"Ini perlu di identifikasi dan evaluasi, bila ingin dilihat lebih mendalam. Mengapa ada pihak yang mendorong dan menuntut supaya Koba Tin dipailitkan ini. Harusnya kita cermati juga, karna saya juga merasa heran kenapa Koba Tin bisa dipailitkan, sedangkan asetnya masih begitu banyak, masih ada gedung gedung pabrik, smelter, workshop, kapal keruk bemban, alat alat berat, trafo listrik yang kapasitas besar dan sebagainya," singgung Pahlivi.
Pahlivi juga membeberkan bahwa penjualan aset PT Koba Tin memiliki ketentuan tertentu yang tercantum dalam dokumen Kontrak Karya.
Dalam dokumen tersebut, kata dia, tata cara pelepasan aset yang dijual dan penyerahan aset yang tidak dijual telah diatur di dalam dokumen kontrak karya.
Atas dasar itu, ia menilai keberadaan dan status seluruh aset perusahaan perlu ditelusuri agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu tanpa kejelasan.
"Kita mendukung upaya aparat penegak hukum untuk mengkaji lebih dalam, terkait semua ini. Kami masyarakat Bangka Tengah khususnya masyarakat Koba, mendukung juga apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang yang kemarin meminta konfirmasi/klarifikasi terkait dana pasca tambang ini," imbuhnya.
Pahlivi berharap, tidak ada pihak manapun yang akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun berharap, agar APH dapat menelusuri lebih jauh kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dalam dugaan penyimpangan dana pasca tambang maupun persoalan aset dan kewajiban PT Koba Tin yang masih menyisakan persoalan ini.
"Penelitian lebih dalam tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kita sangat percaya, dan mendukung agar masalah ini dapat selesai secara jelas dan tuntas, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi. Dan kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi dari apa yang sudah dilakukan pihak Kejati Babel sampai dengan saat ini. Kita berharap penelitan tentang dana pasca tambang dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat diteliti lebih dalam," pungkasnya.
(JK)