PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Persidangan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Selatan periode 2015–2022 dinilai memiliki dampak hukum yang jauh melampaui nasib sembilan mitra dan dua mantan direksi perusahaan pelat merah tersebut.
Bangka Belitung Resources Institute (BRiNST) menilai, perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pangkalpinang itu berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi 375 mitra jasa usaha pertambangan yang tercatat bekerja sama dengan PT Timah.
Persoalan utama yang disoroti bukan hanya dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, melainkan juga perbedaan penafsiran regulasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Timah, dan penegak hukum.
BRiNST menilai, perbedaan tafsir tersebut perlu diuji secara cermat oleh majelis hakim. Sebab, sembilan mitra yang menjadi terdakwa merupakan bagian dari ratusan perusahaan yang menjalankan pola kemitraan serupa.
Jika pola kerja sama yang selama ini dijalankan berdasarkan dokumen resmi dipersoalkan secara pidana, dampaknya dikhawatirkan merembet ke ribuan pekerja, pelaku usaha pendukung, hingga perekonomian masyarakat di Bangka Belitung.
Perbedaan Tafsir Aturan Jadi Sorotan
BRiNST menyoroti belum adanya keselarasan penafsiran antara Kementerian ESDM dan PT Timah terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 yang menjadi salah satu pokok perkara.
Dalam persidangan, saksi dari Kementerian ESDM menyatakan bahwa regulasi tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, surat perjanjian antara PT Timah dan mitra disebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan menteri.
Di sisi lain, jaksa merujuk Pasal 10 ayat (4) Permen ESDM tersebut. Menurut jaksa, mitra dan masyarakat hanya diperbolehkan melakukan kegiatan "menggali" timah aluvial, bukan "menambang", meskipun telah ada persetujuan menteri.
Jaksa juga menilai penyerahan pasir timah dari mitra kepada PT Timah sebagai transaksi jual beli karena pembayaran menggunakan satuan kilogram (kg) dan Sn.
Menanggapi persoalan tersebut, Direktur BRiNST, Teddy Marbinanda menilai perbedaan penafsiran antara regulator, perusahaan, dan penegak hukum berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam penerapan hukum pidana.
“Ketidaksinkronan antara regulator (Kementerian ESDM) dan PT Timah adalah kegagalan administrasi negara. Kegagalan itu tidak boleh dialihkan menjadi beban pidana bagi mitra yang bekerja berdasarkan dokumen resmi, sebagai pelaksana pekerjaan yang mendapat perintah dari PT Timah," ungkap, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu (11/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya prinsip lex certa, yakni kejelasan rumusan hukum agar suatu perbuatan dapat dinilai secara pasti berdasarkan aturan yang berlaku.
“Kalau selisih satu kata, ‘menggali’ dan ‘menambang’, ditafsirkan berbeda oleh regulator, BUMN, dan penegak hukum, maka sulit membuktikan adanya niat jahat (mens rea) pada mitra. Pidana tidak boleh dibangun di atas aturan yang membingungkan," tegasnya.
Perjanjian, SP dan SPK Diterbitkan PT Timah
Selain perbedaan tafsir regulasi, BRiNST mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab PT Timah sebagai pihak yang menerbitkan dan mengendalikan dokumen kemitraan.
Menurut Teddy, mitra tidak menjalankan kegiatan atas inisiatif sendiri. Hubungan kerja mereka dengan PT Timah didasarkan pada perjanjian kemitraan, Surat Perintah (SP), dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan, dikendalikan, serta diawasi oleh perusahaan.
Ia turut merujuk Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst halaman 1797 yang memuat rincian bijih timah ke PT Timah melalui SPK sebanyak 58.772.965 kg Sn.
Rincian tersebut mencakup jumlah tagihan, PPN masukan, PPN terutang, dan PPh Pasal 23. Teddy menilai pencatatan itu menunjukkan adanya transaksi yang terdokumentasi secara formal dan administratif, termasuk komponen perpajakannya.
Atas dasar itu, BRiNST turut mempertanyakan mengapa tanggung jawab pihak-pihak yang menerbitkan, menyetujui, membayar, dan mengawasi dokumen tersebut perlu diuji secara seimbang dengan peran mitra di lapangan.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu poin yang dinilai penting untuk didalami dalam proses persidangan, terutama dalam mengurai pembagian tanggung jawab masing-masing pihak.
Praktik Pembayaran yang Sama Disebut Masih Berjalan
Direktur DBRiNST ini juga menyoroti penggunaan skema pembayaran berbasis kg/Sn dalam lampiran surat perjanjian mitra yang disebut masih berlangsung hingga sekarang.
Menurut Teddy, apabila rumusan pembayaran yang sama dinilai sebagai bagian dari tindak pidana dalam perkara ini, status hukum transaksi serupa yang masih berjalan juga berpotensi dipertanyakan.
Persoalan tersebut, menurut dia, tidak lagi terbatas pada sembilan mitra yang menjadi terdakwa. Lebih jauh, perkara ini menyangkut kepastian hukum bagi sistem kemitraan pertambangan timah secara keseluruhan.
Karena itu, Teddy menilai diperlukan kejelasan mengenai batas antara pelanggaran administrasi, pelaksanaan perjanjian bisnis, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Putusan Berpotensi Berdampak pada 375 Mitra
Besarnya potensi dampak perkara ini terlihat dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dkk.
Pada halaman 1790 butir 8, putusan tersebut menyebut 375 mitra jasa usaha pertambangan, di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama, dengan nilai setidak-tidaknya Rp10.387.091.224.913.
Sementara itu, halaman 1796 butir 7 memuat jumlah mitra yang bekerja sama dengan PT Timah setiap tahun. Rinciannya sebagai berikut:
- 2015: 69 perusahaan.
- 2016: 59 perusahaan.
- 2017: 56 perusahaan.
- 2018: 51 perusahaan.
- 2019: 46 perusahaan.
- 2020: 31 perusahaan.
- 2021: 23 perusahaan.
- 2022: 41 perusahaan.
Adapun pada halaman 1797 butir 11, program kemitraan disebut sebagai rekayasa PT Timah Tbk untuk melegalisasi penambangan dan pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal, dengan pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp10.387.091.224.913.
BRiNST menilai temuan dalam putusan tersebut perlu dicermati dalam kaitannya dengan perkara yang kini berjalan. Sembilan mitra yang menjadi terdakwa merupakan bagian dari jaringan kemitraan yang menjalankan mekanisme kerja serupa.
Jika putusan perkara ini menjadi rujukan dalam penanganan kasus lain, BRiNST memperkirakan dampaknya berpotensi menjangkau ratusan perusahaan, ribuan pekerja, dan rantai ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Kelangsungan Ekonomi Bangka Belitung Ikut Dipertaruhkan
Direktur BRiNST, Teddy Marbinanda juga mengingatkan bahwa pertambangan timah masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan dinilai penting bagi keberlanjutan kegiatan usaha.
Ia memperkirakan ketidakpastian hukum dapat membuat mitra yang masih beroperasi ragu menjalin kerja sama dengan PT Timah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi dan pasokan bijih timah, sekaligus memengaruhi pendapatan pekerja tambang serta pelaku usaha pendukung.
Selain itu, penerimaan daerah dan perputaran ekonomi lokal dikhawatirkan ikut melemah. BRiNST juga mengingatkan adanya potensi peningkatan penambangan tanpa izin apabila jalur kemitraan resmi dipersepsikan tidak memberikan kepastian hukum.
Bagi BRiNST, kepastian hukum merupakan salah satu syarat penting untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat di daerah penghasil timah.
BRiNST Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara
Persoalan lain yang menjadi sorotan BRiNST adalah status hukum PT Timah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 pada 10 November 2017.
Peraturan tersebut mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Berdasarkan ketentuan itu, sekitar 65 persen saham seri B PT Timah dialihkan kepada Inalum, sehingga PT Timah menjadi bagian dari holding BUMN industri pertambangan. Sementara itu, saham seri A atau saham dwiwarna tetap dimiliki negara.
BRiNST menilai perubahan status tersebut perlu diperhitungkan dalam menguji konstruksi kerugian negara pada perkara yang mencakup periode 2015–2022.
Ada dua persoalan mendasar yang menurut BRiNST perlu dijawab, yakni apakah kerugian PT Timah sebagai anak usaha BUMN dapat langsung dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan bagaimana pengujian tersebut diterapkan terhadap transaksi sebelum maupun setelah November 2017.
BRiNST juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan pentingnya kerugian negara yang nyata dalam perkara tindak pidana korupsi, bukan sekadar potensi kerugian.
Selain itu, BRiNST menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menurut BRiNST perlu dipertimbangkan dalam menguji kedudukan keuangan anak perusahaan BUMN serta penerapan prinsip business judgment rule.
BRiNST turut menyoroti pertimbangan dalam putusan lain yang merujuk pandangan bahwa keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara.
Dalam konteks perkara ini, BRiNST meminta majelis hakim menguji metode penghitungan kerugian serta dasar hukum penggolongannya sebagai kerugian keuangan negara.
Angka kerugian sebesar Rp300.003.263.938.131,14 yang tercantum pada halaman 1789 putusan, menurut BRiNST, tidak boleh diterima begitu saja tanpa pengujian terhadap metode perhitungan dan status hukum entitas yang bersangkutan.
Disisi lain, BRiNST meminta majelis hakim menelaah peran dan tanggung jawab PT Timah sebagai penerbit perjanjian, SP, dan SPK, termasuk pihak yang mengawasi pelaksanaan kemitraan.
Selain itu, BRiNST meminta pengujian terhadap status hukum PT Timah setelah terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2017 beserta implikasinya terhadap konsep kerugian negara.
BRiNST juga berharap majelis hakim mempertimbangkan potensi dampak putusan terhadap 375 mitra serta keberlanjutan pertambangan timah di Bangka Belitung.
Di luar proses persidangan, BRiNST mendorong Kementerian ESDM, PT Timah, dan pemerintah daerah menyelesaikan perbedaan penafsiran regulasi melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi para mitra.
BRiNST menegaskan tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Namun, menurut lembaga tersebut, proses penegakan hukum harus tetap mempertimbangkan kejelasan aturan serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.
“Kami menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Namun hukum tidak boleh dipakai untuk menghukum orang yang mengikuti prosedur yang diminta oleh negara itu sendiri," pungkas Teddy.
(JK)