PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Aliansi Masyarakat Terzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung menegaskan kritik terhadap PT TIMAH Tbk bukan bentuk penolakan terhadap perusahaan maupun aktivitas pertambangan timah.
Penegasan itu disampaikan ALMASTER saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (10/9/2026). Mereka menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan pertambangan timah yang berkembang di lapangan.
Ketua ALMASTER Muhamad Zen mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menyerang ataupun mendiskreditkan PT TIMAH. Kritik yang disampaikan justru diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendorong perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Muhamad Zen.
Dalam aksi tersebut, ALMASTER membawa lima aspirasi utama. Pertama, persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Kedua, evaluasi tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti serta Satgas PKH. Ketiga, transparansi PT TIMAH terkait mitra tambang dan penyebab rendahnya harga beli pasir timah masyarakat.
Keempat, ALMASTER meminta agar narasi penyelundupan timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka tidak digeneralisasi, mengingat kedua wilayah tersebut masih berada dalam satu provinsi. Kelima, mereka mendorong adanya kepastian hukum terhadap RUU Perampasan Aset.
Zen mengatakan, PT TIMAH memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan timah nasional. Perusahaan juga dinilai memiliki kontribusi terhadap negara sekaligus perekonomian masyarakat Bangka Belitung.
Karena itu, menurutnya, keberlangsungan perusahaan dan peningkatan kinerja PT TIMAH tetap penting bagi daerah.
ALMASTER berharap PT TIMAH dapat terus memperkuat kinerja dan meningkatkan pendapatan sehingga kontribusinya kepada negara dan daerah semakin besar. Dampak tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
Di sisi lain, ALMASTER menegaskan tidak berada pada posisi anti-pertambangan. Menurut mereka, pertambangan timah telah menjadi bagian penting dari sejarah sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Zen juga menilai kritik terhadap perusahaan tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk melemahkan PT TIMAH. Sebaliknya, fungsi kontrol sosial dibutuhkan untuk mendorong proses evaluasi dan perbaikan.
“Kami juga berharap program CSR dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terus ditingkatkan agar semakin tepat sasaran, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah operasional maupun masyarakat Bangka Belitung secara lebih luas.
Kami ingin PT TIMAH maju, pendapatannya meningkat, kontribusinya kepada negara semakin besar, dan manfaat keberadaan perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Selain menyampaikan aspirasi, ALMASTER menyatakan terbuka terhadap komunikasi dan dialog dengan PT TIMAH maupun pemerintah. Menurut Zen, masyarakat, perusahaan dan pemerintah tidak harus selalu berada dalam posisi berseberangan.
Perbedaan pandangan, kata dia, justru dapat menjadi bahan evaluasi apabila dibahas secara terbuka, berdasarkan data dan aturan yang berlaku.
“Almaster sangat terbuka terhadap komunikasi dan dialog yang konstruktif dengan PT Timah maupun pemerintah. Perbedaan pandangan dapat menjadi bahan evaluasi apabila dibicarakan secara terbuka dan berdasarkan data serta aturan yang berlaku. Kami siap menjadi bagian dari proses dialog tersebut. Kritik tetap diperlukan sebagai fungsi kontrol, tetapi kritik juga harus diikuti dengan solusi dan komunikasi yang sehat,” katanya.
Zen menambahkan, aksi tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendorong kepastian hukum serta tata kelola pertambangan yang lebih jelas, adil, transparan dan berkelanjutan.
Menurutnya, kepentingan negara, keberlangsungan PT TIMAH, kepastian dan perlindungan masyarakat penambang sesuai aturan, serta kelestarian lingkungan harus dapat berjalan beriringan.
“Posisi Almaster jelas: bukan anti-PT TIMAH dan bukan anti-pertambangan. Almaster menempatkan diri sebagai pengawas, kontrol sosial sekaligus pihak yang mendukung PT TIMAH melalui kritik dan masukan konstruktif,” ujarnya.
Sumber : PT Timah