BANGKABARAT,BERITACMM.COM
Bupati Bangka Barat, Markus, menegaskan kepada kepala desa (kades) di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk tidak mempersulit masyarakat saat ingin mengurus surat tanah.
Pasalnya, kata Markus, penerbitan surat tanah sangat penting untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan dana bagi hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit.
Demikian hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama lurah, kades, dan camat se-Bangka Barat di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati, Selasa (26/8/2025).
"Kalau Pemkab dapat 100 persen, desa 30 persennya. Jadi jangan ragu lagi jika ada masyarakat mau bikin surat tanah, bikinkan. Yang penting tidak masuk kawasan hutan lindung," ujar Markus.
Apalagi saat ini, dia menjelaskan, Pemkab Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat hanya menerima sekitar Rp9 miliar dana bagi hasil, jauh lebih kecil dibanding potensi luas lahan perkebunan sawit yang mencapai 50 ribu hektare.
"Ini catatan untuk para kades, jika tidak masuk kawasan hutan lindung buatkan (surat) karena secara PBB kita dapat. Kita tidak bisa mungut retribusi jika tidak ada surat," tegasnya.
Maka dari itu, ia kembali menekankan Kades untuk tidak menghambat warga  dalam pengurusan administrasi penerbitan surat tanah, karna baginya, tanpa surat tanah pemerintah daerah tak akan bisa menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Ini harus kita selesai masalah ini, karena ini bisa menambah PAD dan menambah royalti bagi hasil kelapa sawit," tukasnya.
(AGs)
Berita
Post
Bupati Markus Minta Kades Tidak Persulit Warga Mengurus Surat Tanah