BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM — Pembenahan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung tidak cukup hanya melalui penertiban dan pengawasan. Kepastian penghidupan masyarakat penambang, perlindungan nelayan, hingga pemulihan lingkungan harus menjadi bagian utama dari kebijakan pengelolaan sektor strategis tersebut.
Mantan Bupati Belitung Timur, Drs. Burhanuddin, meminta PT Timah mengambil peran lebih besar dengan memperkuat keterlibatan langsung dalam kegiatan pertambangan sekaligus merangkul masyarakat penambang. Menurutnya, perusahaan negara tersebut perlu kembali menjalankan pola pengelolaan yang memberikan kepastian kerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai persoalan pertambangan di Belitung Timur tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, sebagian warga menggantungkan penghidupan pada sektor tambang, sementara sebagian lainnya bertahan hidup dari hasil laut.
Burhanuddin memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Belitung Timur berprofesi sebagai nelayan. Namun, ia membedakan antara masyarakat yang sepenuhnya menggantungkan hidup dari laut dan warga yang menjadikan aktivitas melaut sebagai pekerjaan tambahan.
"Tetapi ada juga nelayan yang sembari bekerja misalnya dia seorang PNS atau pegawai swasta yang bekerja pagi hingga siang hari, namun sorenya melaut dan itu sudah menjadi hobi," ujarnya.
Kondisi nelayan, lanjutnya, semakin rentan ketika memasuki musim angin kencang. Mereka tidak mungkin mempertaruhkan keselamatan dengan tetap melaut. Sebagian kemudian mencari penghasilan alternatif, mulai dari mengumpulkan brondolan sawit, bekerja di sektor bangunan, hingga mengambil pekerjaan lainnya.
Di sisi lain, ketergantungan nelayan terhadap pengepul masih terjadi karena biaya melaut dan kebutuhan keluarga kerap lebih dahulu ditanggung oleh pemberi modal.
Situasi tersebut, menurut Burhanuddin, memperlihatkan bahwa tambang dan laut masih menjadi dua sektor penting yang menopang kehidupan masyarakat Belitung Timur. Karena itu, penataan pertambangan harus mempertimbangkan realitas ekonomi masyarakat, bukan semata-mata kepentingan perusahaan.
"Oleh karena itulah saya yakin masyarakat Beltim tidak bisa hidup tanpa tambang, jadi PT Timah harus merubah pola kerja seperti dulu lagi karena sekarang hanya IUP PT Timah yang ada, jadi kita harap PT Timah yang bekerja, bukan kemitraan," harapnya.
Ia mendorong perubahan pola pengelolaan yang memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bekerja secara legal. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah membuka peluang agar penambang dapat menjadi karyawan dengan target kerja yang jelas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai lokasi kerja, harga hasil tambang, keselamatan, serta perlindungan hukum. Persoalan-persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian.
"PT Timah harus memperhatikan mereka karena PT Timah milik negara resmi, jangan hanya mengejar income, hanya jangan mengejar profit karena PT Timah sahamnya sudah Go Publik. Kita sudah belajar dari zaman PN Timah, terus dari restrukturisasi Timah, semua itu ada tahapan-tahapan karena petinggi-petinggi di PT Timah orang-orang hebat, mereka seharusnya bisa berkolaborasi dengan para pihak dan manajemen untuk berpikir, ini bagaimana Bangka dan Belitung tidak bisa hilang dari sektor tambang," terangnya.
Pascatambang Harus Menjamin Kehidupan Masyarakat
Tidak hanya soal aktivitas pertambangan, Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan kehidupan masyarakat setelah kegiatan tambang berakhir.
Ia menyoroti perlunya perencanaan reklamasi yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan lahan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan ikan, pengembangan keramba, dan peluang usaha masyarakat.
Menurutnya, masa depan ekonomi Bangka Belitung membutuhkan pemikiran bersama antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ruang diskusi serta kolaborasi perlu diperluas agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
"Artinya harus berkolaborasi dengan semua pihak, perguruan tinggi dan sebagainya untuk bersinergi dalam bentuk pemikiran yang sama. Kita harus memperbanyak seminar, memperbanyak diskusi karena kita tidak hanya sekedar bicara mengenai masalah kepentingan kelompok, tapi siapa berani menjamin besok nelayan tidak ditangkap," pungkasnya.
Seruan tersebut memperlihatkan bahwa penataan tambang dan perlindungan nelayan tidak seharusnya dipertentangkan. Penertiban aktivitas pertambangan perlu berjalan seiring dengan pembukaan akses pekerjaan legal bagi masyarakat, sekaligus memastikan ruang tangkap nelayan tetap terlindungi.
Dalam konteks itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan penting pengelolaan sumber daya alam: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pengelolaan timah, dengan demikian, harus menghasilkan manfaat publik, memperkuat kendali negara atas produksi dan perdagangan, serta mencegah kekayaan alam berjalan di luar pengawasan.
Penegakan Hukum Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola
Sejalan dengan pemikiran tersebut, Jampidsus Kuntadi menjelaskan bahwa pemulihan kekayaan negara harus berlandaskan amanat konstitusi.
“Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jadi pijakan kami dalam menyelamatkan kerugian negara,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap penyimpangan harus berjalan beriringan dengan pembenahan perusahaan dan sistem pengawasan rantai pasok timah.
“Penegakan hukum terhadap penyimpangan harus berjalan bersama pembenahan perusahaan,”
“Setiap kilogram timah yang masuk ke rantai pasok perusahaan harus dapat ditelusuri; setiap kewajiban kepada negara harus dapat diperiksa. Di sinilah kehadiran perusahaan negara memperoleh makna: mengubah mandat konstitusi menjadi tanggung jawab yang terukur,”
“Penguatan PT Timah harus diarahkan pada tujuan itu: memulihkan kendali negara, memperbaiki tata kelola, melindungi nelayan, dan membuka penghidupan yang legal bagi masyarakat penambang. Ukuran kedaulatan bukan berhenti pada siapa yang memegang izin, melainkan pada kemampuan negara memastikan kekayaan timah menghasilkan kemakmuran yang adil dan lingkungan yang terlindungi,”
Dalam kerangka tersebut, perubahan wilayah IUP dan tata ruang perlu diukur berdasarkan dampaknya terhadap pengawasan, kelestarian lingkungan, penerimaan negara, serta penghidupan masyarakat.
Kepemilikan izin juga harus diikuti kegiatan pertambangan yang memenuhi ketentuan, kejelasan asal bijih, pencatatan produksi, dan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Status sebagai perusahaan negara tidak menghapus tanggung jawab tersebut.
PT Timah: Manfaat Ekonomi dan Pemulihan Lingkungan Harus Berjalan Bersama
Sementara itu, Direktur Operasional PT Timah, Handy Geniardi, menempatkan pengelolaan timah dalam misi perusahaan, yakni “Timah untuk Rakyat – For Indonesia and The World”. Orientasi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pasar global sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Timah merupakan material penting untuk berbagai industri strategis, mulai dari elektronik, semikonduktor, kendaraan listrik, energi angin, hingga peralatan pertahanan.
Bangka Belitung menyimpan sekitar 91 persen cadangan timah nasional, sementara Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua dunia. Produk Banka Tin, Mentok Tin, dan Kundur Tin juga telah dikenal di pasar internasional melalui London Metal Exchange.
Besarnya potensi tersebut menuntut pengelolaan yang bertanggung jawab. Komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), termasuk prinsip mineral bertanggung jawab, menjadi bagian penting dalam memastikan rantai pasok timah dapat dipertanggungjawabkan.
Handy menjelaskan, manfaat ekonomi perusahaan juga diwujudkan melalui berbagai program sosial yang menyentuh masyarakat.
“Secara konkret, manfaat ekonomi dikembalikan ke masyarakat melalui penyerapan ribuan produk UMKM mitra binaan, program operasi khitanan massal bagi anak-anak, donor darah, hingga pembangunan fasilitas publik melalui CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara berkesinambungan,”
Dari sisi tata kelola internal, Direktur Transformasi, Legal dan SDM PT Timah, Ratih Mayasari, menekankan pentingnya audit dan pengawasan terhadap skema bisnis, anggaran, serta pelaksanaan program sosial perusahaan.
Pengawasan tersebut dijalankan berdasarkan komitmen terhadap prinsip TARF, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui transaksi yang dapat diperiksa, mekanisme pengaduan yang berjalan, serta tindak lanjut terhadap setiap penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari sistem pengawasan, tetapi juga dari perubahan praktik dan perlindungan yang dirasakan pekerja maupun masyarakat.
“Praktik kotor pungutan liar akan musnah dengan sendirinya, memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Ratih.
Di sektor lingkungan, Handy menyampaikan sejumlah langkah perusahaan untuk menjaga kualitas perairan dan memulihkan ekosistem laut. Upaya tersebut mencakup penanaman mangrove, pemantauan kualitas air laut, hingga pemulihan biota laut.
“PT Timah telah membuktikan rekam jejak tanggung jawabnya. Untuk mencegah abrasi pesisir, PT Timah memantau ketat kualitas air laut dan secara konsisten menanam ratusan ribu bibit mangrove. Di dalam laut, untuk memulihkan ekosistem dan menjaga rantai pasok ketahanan pangan nelayan, perusahaan melakukan penebaran (restocking) puluhan ribu benih kepiting bakau dan anakan cumi-cumi,”
Selain itu, perusahaan menguraikan program penenggelaman ribuan unit artificial reef atau terumbu buatan selama periode 2016–2024 untuk membentuk habitat dan wilayah tangkap baru, yang juga dilengkapi fish shelter.
Pelaksanaan prinsip pertambangan yang baik, pemenuhan dokumen lingkungan, jaminan reklamasi, dan pemulihan pascatambang menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus terus dijalankan.
Handy menegaskan bahwa masyarakat lokal, termasuk kelompok nelayan, dilibatkan secara aktif dalam program pemulihan ekosistem laut tersebut.
“Masyarakat lokal dan kelompok nelayan tidak ditinggalkan sebagai penonton yang termarginalisasi, melainkan dilibatkan secara aktif. Nelayan diberdayakan dan diberikan insentif ekonomi dalam proses perakitan, penenggelaman, hingga perawatan artificial reef,” kata Handy.
Pelibatan nelayan dalam perakitan, penenggelaman, dan perawatan terumbu buatan menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang sejalan dengan gagasan Burhanuddin. Namun, keberhasilannya perlu diukur dari pemulihan habitat laut dan peningkatan penghidupan nelayan, bukan semata-mata dari jumlah sarana yang ditempatkan di perairan.
Kemakmuran Rakyat Menjadi Ukuran Keberhasilan
Bagi Belitung Timur, penguatan peran PT Timah pada akhirnya harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penambang membutuhkan kepastian untuk bekerja secara legal dan aman. Nelayan membutuhkan perlindungan ruang tangkap serta ekosistem laut yang sehat. Sementara keluarga dan pelaku UMKM membutuhkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, perusahaan juga dituntut membuktikan tanggung jawabnya melalui tata kelola yang transparan, pengawasan rantai pasok, dan pemulihan lingkungan yang terukur.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan timah tidak cukup diukur dari besarnya produksi, penerimaan, atau penguasaan wilayah izin. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kekayaan alam tersebut mampu memberikan kemakmuran yang adil, membuka penghidupan bagi masyarakat, melindungi nelayan, serta memastikan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang.