PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Pahlivi Syahrun, turut buka suara atas adanya aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit di kawasan sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nyirih, yang mengancam sumber pengairan utama 2000 hektare sawah masyarakat Desa Pergam dan Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan.
Pahlivi menegaskan, pembukaan perkebunan kelapa sawit di kawasan sumber air baku sawah masyarakat tidaklah dibenarkan.
Menurutnya, kejadian ini juga menjadi gambaran jelas atas lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.
"Saya baru satu tahun di (DPRD-red) provinsi ini, kalo menurut saya kelemahan kita memang di pengawasan, pengawasan dilapangan secara teknis ini memprihatinkan menurut saya," kata Politisi Partai Gerindra ini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan petani sawah Desa Pergam, Desa Serdang dan OPD terkait, berlangsung diruang Banmus DPRD Babel, Selasa (07/10/2025).
Ia juga menekankan kepada OPD terkait untuk tidak membiarkan aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut terus berlangsung, apalagi sampai menggangu sumber air baku para petani.
"Tolong ini dilihat, ada kawasan air yang harus dicadangkan, yang tidak boleh diganggu, masyarakat bertani disana," tegas Pahlivi.
Selain itu, Pahlivi meyakini, bahwa sumber air baku di Desa Nyirih memang diperuntukkan bagi sumber pengairan sawah petani, hal itu dibuktikan dengan adanya investasi infrastruktur.
"Kemudian kalo ada perubahan, tiba-tiba ada perubahan (Perda RTRW Bangka Selatan-red), DPRD disana harus tau kalo tata ruangnya dirubah, ini perlu diselidiki nanti," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika mengatakan, bahwa pihaknya bersama pemerintah provinsi dan pihak pemerintah desa memang telah turun langsung ke wilayah yang menjadi keluhan para petani Pergam dan Serdang.
Namun, ia mengakui, bahwa hingga saat ini pihaknya belum melakukan identifikasi secara menyeluruh atas permasalahan yang dikeluhkan tersebut.
"Jadi kita minta waktu pada mereka untuk kita bisa melihat semua lokasi yang menjadi lahan permasalahan mereka, dari hulu sampai ke hilir, sungai kemis ataupun sungai nyirih itu," jelas Risvandika.
Ia juga tak menampik, jika sumber air baku memang sangat dibutuhkan bagi lahan persawahan masyarakat. Namun, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan lantaran adanya keterbatasan kewenangan.
Selain itu, diakui Risvandika, pihaknya juga belum memiliki data secara detail terkait kondisi dilapangan, termasuk pula jumlah persawahan masyarakat yang terdampak akibat adanya pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
"Sesuai dengn UU cipta kerja tahun 2022 ini terakhir, kita pertanian ini dibatasi kewenangannya jadi kita tidak bisa memberikan izin, tidak bisa juga melakukan penindakan," terangnya.
Sementara ketika disinggung mengenai potensi kerusakan wilayah ketahanan pangan akibat perusakan DAS ataupun sumber air baku petani ini, Kepala DPPP Basel berkilah, bahwa untuk mengetahui hal itu diperlukan kajian khusus.
"Karna kita memang baru melihat kondisi yang ada dilapangan, artinya berapa kebutuhan air yang benar-benar dibutuhkan lahan sawah yang  disampaikan desa Serdang maupun Pergam itu, begitu juga dengan dampak yang harus kita lakukan terhadap pengamanan  daerah DAS ataupun sepadan sungai," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
Cadangan Air Baku Sawah Petani Dihajar Sawit, Pahlivi Soroti Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah