PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menahan Ketua dan Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pangkalpinang periode 2021–2025 dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2023. Kasus tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp351.856.430 dari total alokasi hibah Rp10 miliar.
Kedua pengurus yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial FT selaku Ketua KONI Kota Pangkalpinang dan FR selaku sekretaris. Keduanya ditahan penyidik Kejari Pangkalpinang pada Kamis (22/10/2026).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pangkalpinang, Oslan Pardede, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
"Hari ini penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah meningkatkan status penanganan perkara dengan menetapkan dua orang pengurus KONI Kota Pangkalpinang periode 2021 sampai 2025," ujar Oslan.
Oslan menjelaskan, kedua tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 22 Oktober 2026.
Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada KONI Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2023. Saat itu, total alokasi dana hibah yang diberikan mencapai Rp10 miliar.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp351.856.430.
Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dan dua saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, FT dan FR disangkakan dengan pasal berlapis. Pasal primer yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, pasal subsider yang disangkakan adalah Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penetapan tersangka dan penahanan ini merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap FT dan FR tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.