Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Dana Pasca Tambang PT Koba Tin Menggantung, Masyarakat Lingkar Tambang Desak Kepastian ke Kejati Babel


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Belum jelasnya penyelesaian pemeriksaan dana jaminan pasca tambang PT Koba Tin kembali memicu keresahan warga dan menyebabkan terhentinya program pemulihan lingkungan dan ekonomi.

Atas dasar itu pula, Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (19/1/2026), untuk meminta kepastian hukum atas proses pemeriksaan yang dinilai terlalu lama.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Syahrial Rosidi, S.H. dan Luriyanjaya selaku Koordinator Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba. Mereka didampingi Astiar, Kepala Desa Nibung, bersama perangkat desa lainnya, termasuk Sekretaris Desa, BPD, serta unsur masyarakat.

Syahrial Rosidi, S.H. menjelaskan, audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan resmi yang telah dilayangkan kepada Kejati Babel pada 10 Januari 2026. Audiensi semula dijadwalkan pada Kamis (15/1/2026), namun diundur karena agenda internal Kejati.

ΓÇ£Tujuan kami datang hari ini untuk meminta kejelasan terkait pemeriksaan yang sedang dilakukan Kejati Babel mengenai dana pasca tambang PT Koba Tin. Pemeriksaan ini sudah hampir satu tahun berjalan, tetapi belum ada kejelasan hasilnya, dan kondisi ini berdampak pada terhentinya pelaksanaan program pasca tambang PT Koba Tin,ΓÇ¥ ujar Syahrial kepada awak media usai audiensi.

Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi berdampak langsung terhadap pemulihan lingkungan dan perekonomian masyarakat Bangka Tengah setelah berakhirnya Kontrak Karya PT Koba Tin.

Syahrial juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tersebut mendapat balasan resmi tertanggal 13 Maret 2025.

Dalam surat balasan itu, Kementerian ESDM menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban pasca tambang PT Koba Tin masih menunggu hasil pemeriksaan Kejati Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam surat Kejati Babel bernomor B-165/L.9.5/FD.2/02/2025 dan B-21/L.9.1/FD.2/01/2025. Pelaksanaan kewajiban pasca tambang baru dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai.

ΓÇ£Karena itulah hari ini kami datang langsung ke Kejati Babel untuk mempertanyakan sejauh mana progres pemeriksaan tersebut,ΓÇ¥ kata Syahrial.

Dalam audiensi, lanjut Syahrial, pihak Kejati Babel melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) menyampaikan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan. Namun, lamanya proses tanpa kepastian waktu penyelesaian menjadi catatan kritis bagi masyarakat.

ΓÇ£Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetapi kami berharap ada titik akhir dan kepastian. Jangan sampai proses ini justru menjadi penghambat pelaksanaan kewajiban pasca tambang,ΓÇ¥ tegas Syahrial.

Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba juga mendorong agar dana jaminan pasca tambang PT Koba Tin yang saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM dan kurator yang ditunjuk sebagai pelaksana dapat segera dimanfaatkan kembali sesuai dokumen rencana pasca tambang.

Dana jaminan pasca tambang PT Koba Tin diketahui mencapai sekitar USD 16,7 juta. Berdasarkan data Kementerian ESDM tertanggal 17 Juli 2024, dana yang telah dicairkan baru mencapai 52,12 persen, sementara sisa dana yang belum digunakan masih sebesar USD 8 juta atau sekitar 47,88 persen.

Syahrial menyebut, dalam dokumen rencana pasca tambang PT Koba Tin juga tercantum program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

ΓÇ£Jika kegiatan pasca tambang ini bisa dilanjutkan, setidaknya dapat membantu perbaikan ekonomi masyarakat Bangka Tengah yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja,ΓÇ¥ ujarnya.

Senada, Kepala Desa Nibung, Astiar, berharap agar proses pemeriksaan di Kejati Babel segera diselesaikan sehingga hak masyarakat dapat benar-benar direalisasikan.

ΓÇ£Harapan kami, persoalan ini bisa cepat diselesaikan, sehingga alokasi dana yang sudah tertulis dalam dokumen bisa digunakan sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar ketentuan yang telah ditetapkan,ΓÇ¥ ujar Astiar.

Sementara itu, awak media berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung terkait audiensi tersebut. Konfirmasi dilakukan sejak Senin malam dengan menghubungi Ardy, staf Aspidsus Kejati Babel, melalui pesan WhatsApp.

Dalam komunikasi awal, Ardy menyampaikan bahwa konfirmasi akan dilakukan ulang keesokan harinya. Namun hingga Selasa siang, pesan WhatsApp yang dikirimkan awak media hanya berstatus telah dibaca dan belum mendapat tanggapan resmi dari pihak Kejati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.