Search

Hut Babel Golkar atas
Berita Post

Dari Blok Hunian hingga Klinik, Ombudsman RI Pantau Pelayanan Lapas Narkotika Pangkalpinang

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan hak warga binaan terpenuhi, Tim Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring dan pengawasan langsung di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Senin (26/10).

‎Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah fasilitas pelayanan pemasyarakatan hingga wawancara langsung dengan warga binaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran nyata mengenai kualitas layanan, khususnya terkait pemenuhan hak warga binaan dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).

‎Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, didampingi Kepala Bidang PP Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung. Turut hadir Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Chris Fither, beserta tim, yang disambut Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, bersama jajaran pejabat manajerial dan pegawai.

‎Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, menyambut baik pelaksanaan monitoring dan pengawasan tersebut. Ia menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung proses pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan.

‎“Kami menyambut baik kegiatan monitoring dan pengawasan ini sebagai wujud komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang siap memberikan informasi yang diperlukan serta menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi penting guna terus meningkatkan kualitas layanan dan pemenuhan hak warga binaan ke depan,” ungkap Mufakhom.

‎Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Chris Fither, dalam sambutannya menyampaikan bahwa monitoring tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui wawancara dengan sejumlah warga binaan sebagai sampel untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas pelayanan, khususnya terkait pemenuhan hak dalam layanan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).

‎Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan monitoring dan pengawasan tersebut. Ia menegaskan komitmen jajaran Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung untuk menjaga kesinambungan program serta tata kelola pemasyarakatan yang baik.

‎Usai penyambutan, Tim Ombudsman RI bersama jajaran struktural Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah fasilitas dan layanan. Peninjauan meliputi layanan kunjungan warga binaan, wawancara langsung dengan warga binaan, pengecekan blok dan kamar hunian, ruang kegiatan kerja, fasilitas layanan pendukung, hingga Klinik Pratama Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

‎Melalui monitoring dan pengawasan ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Hut babel smk 2
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.