Industri pertambangan saat ini menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan di suatu daerah ataupun negara. Jika dinilai dari segi manfaatnya secara ekonomi, industri ini sudah barang tentu memberikan dampak positif dengan cara meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan setempat sehingga perekonomian lokal tumbuh dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Meski sektor pertambangan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi bukan berarti tidak memiliki konsekuensi bukan? Salah satu yang paling berpengaruh tentu saja lingkungan. Jika kita ulas lebih jauh, Konsekuensi lain yang akan ditumbulkan yakni meninggalkan tumpukan tanah dan lubang-lubang bekas galian yang akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti dampak hidrologis yaitu pendangkalan sungai dan pencemaran air, udara, tanah, merusak vegetasi, peningkatan laju erosi tanah dan emisi gas rumah kaca. Karenanya, industri pertambangan memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan, bahkan di seluruh dunia.
Sejumlah daerah penghasil sumber daya alam disinyalir akan merasakan dampak-dampak negative dari eksplorasi Perusahaan tambang ini, salah satu contohnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah penghasil biji timah terbesar yang ada di Indonesia, kondisi lingkungan di Bangka Belitung tidak bisa dikatakan baik-baik saja.
Misalkan di daratan, berdasarkan Sumber Peta Lahan Kritis SK No.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.01/2022 jumlah lahan kritis dan sangat kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 167.104 hektare. Sementara dalam Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 disebutkan ada sejumlah factor yang menyebabkan lahan kritis di Provinsi di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA), kegiatan antropogenetik dan lain-lain.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku merasa khawatir atas kondisi lingkungan di wilayah mereka dan menegaskan telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kondisi lahan tersebut.
ΓÇ£ Kualitas lahan yang memprihatinkan adalah lahan-lahan kritis di Babel, yang mana index kualitas lahan selalu kategori kurang. Di era 2 (dua) Pj Gubernur sebelumnya dilakukan penanaman pohon di lahan-lahan kritis bersama stakeholder baik di Pemprov mau Pemkab/Pemkot. Diharapkan upaya ini terus dilanjutkan untuk mengurangi lahan-lahan kritis tersebut,ΓÇ¥ ungkap Hutriadi, Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Provinsi Kep Bangka Belitung.
Tentu kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun harus menjadi tanggung jawab bersama, tak terkecuali para perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi di daerah berjuluk ΓÇ£Negeri Serumpun SebalaiΓÇ¥ ini.
Sebagaimana diketahui, PT Timah Tbk yang merupakan salah satu anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) menjadi perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Bangka Belitung.
dilansir dari Timah.com , PT Timah Tbk memiliki 125 izin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau.
Mayoritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan terletak di Kepulauan Bangka Belitung. PT Timah memiliki IUP dengan luas total 472.912 hektare (ha), terdiri dari 288.638 ha di darat dan 184.274 ha di laut.
Sebagai perusahaan mayoritas pemegang IUP Pertambangan timah di Bangka Belitung, harus diakui juga bahwa PT Timah secara konsisten melaksanakan reklamasi guna mengembalikan fungsi lahan pasca penambangan. Dalam melaksanakan reklamasi, Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini menerapkan pendekatan berbasis ekologi dan sosial agar reklamasi yang dilakukan tidak hanya mengembalikan ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Dilansir dari Timah.com , Medio 2020-2024, PT Timah telah mereklamasi 1.565, 30 hektar lahan bekas tambang yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan IUP Lintas Kabupaten.
Selain itu, PT Timah juga melakukan upaya rehabilitasi ekosistem, seperti pemulihan habitat alami untuk satwa liar yang dilindungi oleh negara di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang yang dilaksanakan dengan ALOBI.
Program reklamasi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. PT Timah melibatkan masyarakat dalam kegiatan reklamasi melalui pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, seperti agroforestri dan ekowisata yang dilaksanakan di Kampoeng Reklamasi Selinsing.
"Perusahaan melaksanakan reklamasi dengan pendekatan ekologi sosial, karena reklamasi bukan hanya tentang mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi semula, tetapi juga tentang menciptakan nilai baru bagi lingkungan dan masyarakat," jelas Departement Head Corporate Communication PT Timah, Anggi Siahaan, dikutip dari Timah.com.
Dilansir dari timah.com pula, PT Timah menyebutkan juga telah melakukan reklamasi laut diwilayah IUP mereka, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut agar dapat kembali produktif dan mendukung keanekaragaman hayati.
Dalam lima tahun terakhir medio 2020-2024, PT Timah setidaknya telah menenggelamkan fish shelter sebanyak 700 unit, transplantasi karang sebanyak 295 unit, artificial reef sebanyak 7.680 unit, dan restocking cumi 40.435 ekor. Selain itu, juga dilakukan penanaman mangrove, penahan abrasi.
Anggota holding Industri Pertambangan MIND ID ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan reklamasi laut seperti kelompok nelayan, akademisi dan masyarakat sekitar. Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, PT Timah terus berkomitmen untuk melaksanakan reklamasi laut sebagai upaya perusahaan untuk memulihkan ekosistem pesisir dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan salah satu prioritas perusahaan, sehingga perusahaan melaksanakan beberapa inisiatif program untuk menjaga kelestarian lingkungan. Reklamasi laut yang dilakukan bukan hanya sekadar tanggung jawab tapi juga upaya PT Timah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Anggi, dikutip dari timah.com.
Sementara dikutip dari ruangenergi.com , PT Timah mengadopsi teknologi geofisika, pemetaan drone, dan pemodelan 3D untuk mencapai target eksplorasi yang lebih akurat dan efisien. Selain itu, PT Timah saat ini sedang mengembangkan teknologi baru dengan memanfaatkan implementasi AI pada analisis mineral dan AI dalam monitoring resources berbasis citra satelit. Sebagai tambahan, Utilisasi Unmanned Surface Vehicle (USV) dalam survey batimetri turut menjadi langkah tepat untuk mencapai efisiensi proses dan biaya.
Guna mengoptimalkan eksplorasi dan mengembangkan mineral ikutan yang terkandung dalam timah, PT Timah juga melakukan improvement metode sampling untuk menginventarisasi Mineral Ikutan Timah (MIT) dan optimalisasi pengeboran coring di laut.
Melihat langkah-langkah yang dilakukan PT Timah ini tentu tak lepas dari keseriusan pihak perusahaan dalam mewujudkan Green Mining. Hal itu juga sejalan dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia dalam penerapan konsep Green Mining atau pertambangan hijau untuk meminimalkan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, melalui Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.
Langkah pemerintah dalam mendorong Green Mining juga didukung penuh oleh M. Rizza Muftiadi, S. Si., M. Si selaku Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan FPPK UBB (Univesitas Bangka Belitung).
Namun, menurut dia, harus betul-betul dilihat dari aksi nyata di lapangan, bukan sekadar jargon atau hanya sekedar memenuhi persyaratan ataupun memenuhi kewajiban saja. Selain itu, juga perlu adanya transparansi seperti laporan lingkungan, reklamasi, hingga kontribusi sosial perusahaan wajib dibuka ke publik. Ia juga mendorong peran masyarakat & akademisi yang ikut serta mengawasi, memberi masukan teknologi, serta memastikan praktik green mining benar-benar jalan.
ΓÇ£Jadi, rencana ini bisa dipandang sebagai peluang menuju tambang yang lebih berkelanjutan, tapi kita harus tetap kritis bahwa keberhasilan hanya nyata jika ada implementasi, pengawasan, dan sanksi tegas bagi pelanggar,ΓÇ¥ tegasnya.
Riza juga tak menampik jikalau secara dokumen amdal yang sudah ditetapkan masing masing perusahaan sudah berhasi melakukan reklamasi. Namun, secara lingkungan perairan belum tentu berhasil. Meskipun setau dia, hingga hari ini reklamasi laut belum ada aturannya.
Dijelakan Riza, yang paling banyak kegiatan reklamasi laut dilakukan adalah transplantasi karang. Berdasarkan pengamatan langsung, kata dia rak transplantasi karang tersebut berubah, dari yang hanya diisi oleh hewan (karang), berubah ditumbuhi alga yang diawal reklamasi tidak ditemukan.
ΓÇ£Transplantasi adalah adopsi dari reproduksi seksual karang. artinya fragmen/potongan karang hanya akan tumbuh namun tidak bisa mengembalikan fekunditas si karang tersebut. Sehingga, dalam kurun waktu 4-5 tahun setelah ditransplantasi, karang tersebut akan mati. Bagaimana jika ditambah dengan perubahan lingkungan perairan, pasti akan lebih cepat mati. Apalagi, jika karang yang ditransplantasi tersebut membawa penyakit, itu artinya kita ikut menyebarkan penyakit pada si karang yang ditrasnplantasi itu,ΓÇ¥ beber Dosen UBB ini.
Selain itu, reklamasi laut yang sering dilakukan Adalah Fish shelter. Fish shelter adalah struktur buatan yang ditempatkan di perairan (laut, danau, sungai, atau waduk) untuk memberikan tempat berlindung, beristirahat, mencari makan, memijah, dan membesarkan anak bagi ikan serta organisme akuatik lainnya.
ΓÇ£Namun, secara umum, reklamasi berhasil dalam mengembalikan struktur komunitas organisme tertentu saja seperti ikan. Kegiatan ini belum berhasil mengembalikan ekosistem tempat organisme tersebut hidup dan berinteraksi,ΓÇ¥ tegasnya lagi.
Maka dari itu, ia juga memberikan masukan agar aturan reklamasi laut dapat digagas lebih dahulu, juga memantapkan perencanaan & zonasi yang bijak untuk memastikan penambangan tidak masuk ke wilayah ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan kawasan konservasi.
“Gunakan prinsip marine spatial planning sehingga aktivitas tambang tidak tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan atau pariwisata bahari bahkan memaksa melakukan penambangan dengan dasar memiliki IUP dilokasi tersebut. Teknologi Ramah Lingkungan, Tinggalkan metode pengerukan masif → gunakan teknologi penyedotan yang minim kerusakan substrat. Dengan mengembangkan sistem tailing management agar sedimen tidak menyebar luas. Terapkan monitoring kualitas air secara real-time (TSS, pH, logam berat) yang sesuai pada saat kegiatan penambangan dilakukan bukan saat tidak beroperasi,” imbuh Riza.
Ia juga mendorong para Perusahaan tambang untuk wajib punya target pemulihan ekologis yang jelas, terukur, dan diaudit independen. Melakukan Pengelolaan Limbah & Sedimentasi, yaitu memastikan limbah tambang tidak langsung dibuang ke laut tanpa pengolahan.
ΓÇ£Buat zona penyangga (buffer zone) agar sedimen tidak merusak ekosistem di luar area tambang. Keterlibatan Masyarakat lokal, nelayan, dan akademisi dalam perencanaan, pemantauan, hingga pengawasan. Karena, kompensasi yang diterapkan selama ini tidak sebanding dengan kerusakan ataupun penghasilan sehari-hari dari para nelayan,ΓÇ¥ ucapnya. Itulah poin yang disuarakan, sehingga perusahaan tambang timah bergeser dari pola ekstraktif murni menjadi ekstraktifrestoratif. Artinya, setiap kerusakan yang terjadi harus segera dipulihkan bahkan sebelum izin tambang berakhir.