Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Data Desil Dipersoalkan, Rina Tarol ke BPS : Jangan Jadi Modus Laporkan Kemiskinan Menurun

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fraksi Golkar, Rina Tarol, menyoroti hasil pengelompokan Desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

‎Menurutnya, ketidaksesuaian data tersebut berdampak terhadap warga yang semestinya masih layak menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.

‎Hal itu disampaikan Rina dalam rapat audiensi bertajuk Dinamika Pendataan Desil sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).

‎Rina mempertanyakan proses pendataan yang menjadi dasar pengelompokan Desil. Ia juga menyinggung anggaran honor petugas pendataan yang menurutnya perlu sejalan dengan kualitas data yang dihasilkan.

‎"Sumber data semua itu dari BPS Pak, dan BPS pun orang-orangnya itu ada honornya (dalam melakukan pendataan-red) dan lumayan loh, Rp3 juta - Rp6 juta loh itu honornya kalo saya gak salah," ucap Rina.

‎Ia kemudian menceritakan pengalaman saat melaksanakan reses belum lama ini. Rina mengungkapkan adanya luapan emosi masyarakat akibat tidak lagi menerima bantuan pemerintah setelah pengelompokan Desil dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.

‎"Di Desa Ranggung itu Pak kaca desa itu pecah pak dibantai masyarakat, krna yang dapat beras itu bukan orang tua tapi anak-anak muda," bebernya.

‎Rina mendesak BPS bersama Dinas Sosial (Dinsos) membenahi persoalan tersebut. Ia mengingatkan agar data yang dilaporkan kepada pemerintah pusat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di daerah.

‎"Nah kami sangat berharap BPS pun jangan menjadi modus mereka laporkan kita banyak yang kaya desil 6-10 tingkat kemiskinan. Lapor Presiden, ini Pak Presiden tingkat kemiskinan Bangka Belitung menurun karna desil sudah naik 6-10, padahal masyarakat dibawah kenyataannya sudah hampir mati," sesal Rina.

‎"Ini kan menjadi masalah sangat penting karna ini menyangkut masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan bantuan," tambahnya.

‎Menurut Rina, pendataan pengelompokan Desil tidak seharusnya dilakukan BPS sendiri. Ia meminta Dinsos hingga aparatur desa dilibatkan agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

‎"Ini kan Pak menjadi penting kami sangat berharap Dinsos dan BPS, bekerjasama ayo benahi, data-data harus sesuai realnya jadi gak main-main, jangan ini jadi modus," tegas Rina.

‎BPS Babel Buka Kanal Pengaduan

‎Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, mengatakan salah satu solusi tercepat untuk menjawab keluhan masyarakat saat ini adalah memanfaatkan kanal pengaduan.

‎Ia menjelaskan, BPS Provinsi Babel dan BPS kabupaten/kota telah menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengusulkan perubahan data Desil. Kanal tersebut dapat diakses secara online.

‎Bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan layanan online, BPS juga menyediakan pelayanan secara offline. Masyarakat dapat datang ke kantor BPS untuk mendapatkan bantuan dalam melengkapi administrasi pengusulan perubahan data Desil.

‎Sugeng menilai forum audiensi tersebut menjadi ruang penting untuk menyerap masukan terkait persoalan pendataan. Ia berharap masukan yang disampaikan dapat didengarkan dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

‎"Jadi pada forum ini ini menjadi sangat baik untuk memberikan masukan, mudah-mudahan masukan kita ini didengarkan dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan di pusat," pungkasnya.

‎(JK)

‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.