PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Babel mencatat defisit APBN 2025 di daerah ini mencapai Rp5,48 triliun, seiring kontraksi belanja negara akibat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Syukriah HG, menyampaikan hal tersebut dalam diseminasi kajian fiskal regional dan kinerja APBN 2025 yang digelar di Kanwil DJPb Babel, Kamis 22 Januari 2026.
Dari sisi pendapatan, kata Syuriah, struktur penerimaan negara di Babel masih didominasi sektor perpajakan. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat sebesar Rp1,81 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,39 triliun. Namun, kinerja Bea Masuk mengalami perlambatan cukup dalam hingga 53,32 persen.
Di tengah perlambatan tersebut, Bea Keluar justru menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan mencapai 184,75 persen, yang didorong oleh akselerasi ekspor komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
ΓÇ£PNBP tumbuh sebesar 2,72 persen dipengaruhi, akselerasi Pendapatan BLU sebesar 22,17 persen. Kontraksi Belanja Negara dipengaruhi kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran yang berdampak pada penurunan alokasi pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar 13,16 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 2,76 persen,ΓÇ¥ kata Syukriah.
Ia menambahkan, belanja APBN di Bangka Belitung hingga kini masih didominasi oleh transfer ke daerah dengan proporsi mencapai 67,98 persen dari total Belanja Negara.
Secara keseluruhan, kinerja belanja Pemerintah Pusat di Bangka Belitung pada APBN 2025 terealisasi sebesar Rp9,33 triliun atau 95,20 persen dari pagu Rp9,80 triliun. Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp3,85 triliun atau 105,79 persen dari target Rp3,64 triliun, tumbuh 16,52 persen secara tahunan (year on year).
Syukriah menjelaskan, realisasi belanja negara tersebut mengalami penurunan 8,98 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,99 triliun atau turun 16,01 persen, sedangkan transfer ke daerah terealisasi Rp6,34 triliun atau turun 5,24 persen.
Dari sisi pendapatan, realisasi Rp3,85 triliun ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,26 triliun atau tumbuh 2,72 persen. Sementara penerimaan perpajakan mencapai Rp3,59 triliun atau meningkat 17,67 persen.
Menghadapi tantangan fiskal tersebut, Syukriah berharap tahun 2026 menjadi momentum perbaikan kinerja lintas instansi.
ΓÇ£Tahun 2026 menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih termotivasi dalam beraksi, mengimplementasikan percepatan yang telah kita rencanakan. Sebenarnya, tema hari ini juga telah kita bahas pada tahun 2025 lalu,ΓÇ¥ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi, menyambut positif kegiatan diseminasi tersebut. Menurutnya, forum ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan fiskal pusat dan tantangan yang dihadapi daerah.
ΓÇ£Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi dan data antar pemangku kepentingan. Mengevaluasi capaian dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,ΓÇ¥ kata Yunan.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(JK)
Ekonomi Bisnis
Post
Defisit APBN 2025 di Bangka Belitung Tembus Rp5,48 Triliun, Ini Penyebabnya