PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi perhatian di tengah belum normalnya pembelian bijih timah masyarakat.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta para penambang dan seluruh pihak menahan diri serta menjaga kondusivitas. Di saat yang sama, ia memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan tata kelola dan pembelian timah masyarakat di Pulau Belitung.
Bambang mengaku prihatin dengan situasi yang berkembang, terlebih adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas perusahaan. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
"Saya menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi di Belitung Timur. Saya mengimbau masyarakat untuk menahan diri, bersabar, dan tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai perjuangan untuk memperjuangkan penghidupan justru berakhir pada persoalan pidana," kata Bambang, Jumat (7/8/2026).
Menurut Bambang, keresahan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas pembelian bijih timah yang belum berjalan normal. Kondisi tersebut membuat hasil produksi penambang belum terserap secara optimal dan turut berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), serta PT Timah disebut terus mengintensifkan koordinasi guna mempercepat penyelesaian regulasi.
Regulasi tersebut berupa Perpres yang nantinya menjadi dasar hukum pembelian timah masyarakat.
Bambang menjelaskan, Perpres yang sedang diproses pemerintah akan menjadi dasar pemberian diskresi sehingga PT Timah dapat kembali membeli bijih timah masyarakat, meski proses penyelesaian administrasi RKAB perusahaan masih berlangsung.
"Perpres ini menjadi landasan hukum agar timah masyarakat dapat dibeli dan dibayar oleh PT Timah. Dari informasi yang kami terima, Presiden sudah menandatangani, tinggal proses penomoran. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ke depan sudah dapat digunakan," ujarnya.
Ia menuturkan, saat ini belum ada IUP yang memiliki RKAB aktif, baik milik PT Timah maupun perusahaan swasta di Belitung. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan aktivitas tata niaga timah di Belitung belum berjalan optimal.
Karena itu, pemerintah memilih menempuh kebijakan khusus melalui Perpres agar persoalan legalitas tidak semakin menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kalau menunggu seluruh proses administrasi RKAB selesai, waktunya masih panjang. Sementara masyarakat tidak bisa menunggu. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, sehingga diperlukan landasan hukum berupa Perpres," katanya.
Bambang mengungkapkan dirinya terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Wakil Menteri ESDM, Dirjen Minerba, Direksi PT Timah hingga aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi Perpres dapat berjalan efektif setelah resmi diterbitkan.
Ia juga meminta mekanisme operasional segera disiapkan agar tidak terjadi kekosongan kebijakan ketika regulasi tersebut mulai berlaku.
"Kami ingin ketika Perpres diterbitkan, seluruh mekanisme sudah siap sehingga pembelian timah masyarakat bisa segera berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Namun, di tengah situasi yang belum stabil, Bambang mengingatkan para pelaku usaha pertimahan agar tidak memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan penyelundupan timah.
"Jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan," katanya.
Bambang kembali mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia menegaskan pemerintah sedang berupaya menyelesaikan aspek legalitas agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan dalam koridor hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat Belitung.
"Semua pihak harus menahan diri. Regulasi ini sudah dalam tahap akhir penyelesaian. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas agar solusi yang sedang dipersiapkan pemerintah dapat segera diimplementasikan dan memberikan kepastian bagi masyarakat," pungkasnya.
Sumber : PT Timah