PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Komitmen DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung (Babel) dalam mendorong pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Rimba Bangun Sejahtera (RBS) di wilayah Kabupaten Bangka Barat, kembali dipertanyakan.
Hal ini disampaikan Ketua Forum Kibar Pemuda Merah Putih (FKPMP) Bangka Barat, Ali, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Babel yang berlangsung di Ruang Banmus, Senin (19/01) kemarin.
Kata Ali, pada RDP sebelumnya DPRD Babel mendukung pencabutan izin HTI, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
Bahkan, Menurut Ali, hingga saat ini aktivitas perusahaan justru masih berlangsung. Ia menyebutkan, PT RBS masih melakukan penanaman seluas 37 hektare di Dusun Kelabat, yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa kewenangan pencabutan izin HTI berada di pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Babel tetap berupaya melakukan langkah lanjutan guna memastikan proses tersebut berjalan.
Didit menyampaikan, pada Rabu 21 Januari 2026, pihaknya akan mendatangi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan untuk menanyakan perkembangan proses pencabutan izin HTI PT RBS.
Selain itu, DPRD Babel juga akan melayangkan surat kepada pihak perusahaan agar menghentikan sementara seluruh aktivitas HTI di kawasan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Anggota DPRD Babel dari daerah pemilihan Kabupaten Bangka Barat, Leviyan, mengungkapkan bahwa lembaga legislatif sebenarnya telah memberikan atensi kepada Kementerian Kehutanan terkait pencabutan izin HTI PT RBS.
"Hari Rabu, kami insyaallah menjadwalkan kembali untuk mendatangi Ditjen Gakkum, seharusnya statusnya (pencabutan izin HTI PT BRS-red) sudah dalam proses gituloh, insyaallah sudah proses dan untuk meyakinkan kembali kami akan datang," kata Leviyan.
Usai dari pemerintah pusat, DPRD Babel juga berencana turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan FKPMP Bangka Barat.
"Hari Sabtu (24/01) juga kami akan datang ke lokasi dimana diinformasikan ada aktivitas dilakukan HTI dari BRS yang meresahkan masayarakat," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Media Berita CMM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT RBS. Media Berita CMM juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini jikalau berkenan menyampaikan hak jawab, sebagaimana yang diatur dalam kode etik jurnalistik.
(JK)
Berita
Post
Desakan Pencabutan Izin HTI PT RBS Menguat, DPRD Babel Akan Datangi Ditjen Gakkum Kemenhut