Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Didit Srigusjaya Bantah Tak Setujui Pembentukan Pansus Tata Niaga Timah : Silakan Mengirim Surat Kembali 

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya membantah bahwa dirinya tidak menyetujui kehadiran Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan Babel.

Hal ini disampaikan Didit, usai adanya 'sentilan' dari sejumlah fraksi di DPRD Babel lantaran tidak masuknya usulan Pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan pada jadwal paripurna dalam waktu dekat ini.

"Bahwa pimpinan itu tidak benar tidak ingin adanya pansus tata kelola timah, silakan jika ada teman-teman oknum DPRD yang berbeda pandangan terhadap masalah ini," kata Didit kepada awak media, Jumat (31/01/2025).

Hanya saja, lanjut Didit, Badan Musyawarah (Banmus) memutuskan agar Bapemperda konsultasi lebih dulu terhadap masalah ini ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait judul Peraturan Daerah.

"Apakah sudah tepat? lalu jika memang sudah tepat Banmus untuk segera mengakomodir usulan fraksi-fraksi karna pada periode yang lalu ada dua perda yang ditolak Mendagri hak inisiatif, dua yang ditolak Mendagri hak inisiatif, artinya jika perda itu ditolak oleh Mendagri berati perda itu tidak bisa digunakan bayangkan berapa banyak uang pada saat pembahasan pansus digunakan," jelasnya.

"Maka Banmus memutuskan bahwa setelah konsultasi Bapemperda, nanti kita rapatkan lagi di Banmus baru kita setujui, begitu. Karna ini pengalaman ditolaknya perda inisiatif oleh Mendagri," sambung Ketua DPD PDI Perjuangan Babel ini.

Didit juga mempersilahkan kepada fraksi-fraksi di DPRD Babel untuk mengirimkan surat kembali terkait usulan pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan dan akan segera menjadwalkan ulang rapat Banmus tersebut.

"Silahkan fraksi-fraksi untuk mengirim surat kembali untuk dijadwalkan ulang, di Banmus itukan bukan satu dua fraksi, banyak fraksi setiap fraksi punya hak pendapat, Golkar punya hak pendapat, PKS punya hak pendapat, Gerindra punya hak pendapat, PDI punya pendapat, Demokrat-PKB punya pendapat, semua fraksi punya hak pendapat dalam hal ini," pungkasnya.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.