PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Terhentinya aktivitas penyeberangan di Dermaga Sadai yang berdampak pada distribusi logistik dan roda perekonomian Bangka Belitung mulai menemukan titik terang.
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan operasional penyeberangan akan dialihkan sementara ke Pelabuhan Pangkal Balam sebagai solusi atas kerusakan dermaga yang dinilai membahayakan keselamatan.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai menerima audiensi Asosiasi Sopir Lintas Bangka-Belitung di ruang kerjanya, Senin (20/7/2026).
Audiensi digelar menyusul keluhan para sopir terkait terhentinya layanan penyeberangan akibat kondisi Dermaga Sadai yang mengalami kerusakan cukup parah.
Menurut Didit, hasil komunikasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry menghasilkan solusi sementara berupa pengalihan seluruh aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Pangkal Balam.
"Alhamdulillah, persoalan ini sudah ada solusinya. Aktivitas di Sadai nantinya dipindahkan ke Pangkal Balam oleh ASDP. Mereka menargetkan paling lambat awal Agustus penyeberangan sudah kembali berjalan," ujar Didit kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sebelum pengoperasian di Pangkal Balam dimulai, General Manager ASDP akan berkoordinasi dengan General Manager Pelindo untuk menyesuaikan tarif layanan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Didit berharap proses pengalihan tersebut dapat terealisasi lebih cepat mengingat dampak yang ditimbulkan sudah dirasakan masyarakat, khususnya terhadap kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi di Bangka Belitung.
"Kita berharap sebelum Agustus sudah bisa berjalan. Karena kondisi ini sangat berdampak terhadap sektor ekonomi Bangka Belitung. Jangan sampai distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat menjadi terhambat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Didit juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari operator penyeberangan dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, kondisi Dermaga Sadai mengalami kerusakan yang cukup berat.
"Kalau diperbaiki secara total, kebutuhan anggarannya sekitar Rp80 miliar. Kerusakannya ternyata sangat besar," ungkapnya.
Menurut Didit, karena Pelabuhan Sadai melayani lintas kabupaten, kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, penyelesaian secara permanen membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Babel akan segera membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar perbaikan Dermaga Sadai dapat diprioritaskan sehingga aktivitas penyeberangan kembali normal.
"Kami berharap Dirjen Perhubungan dapat menerima kami untuk membahas persoalan ini. Namun, proses perbaikan tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu, untuk sementara penyeberangan akan dialihkan ke Pangkal Balam agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan," tutup Didit.
(JK)