PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Belitung (Babel) buka suara terkait persoalan Pabrik Crude Palm Oil (CPO) PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) yang ternyata tak memiliki kebun inti.
Kepada Media Berita CMM pada Senin (02/03) malam, Plt Kepala DPKP Babel, Kurniawan menegaskan akan mendalami persoalan tersebut.
Ia pun menyampaikan akan melakukan koordinasi kepada OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, guna mempelajari duduk permasalahan yang dimaksud.
"Kami pelajari dan koordinasi dengan Kabupaten terkait," singkatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bangka Tengah, Dr. Dian Akbarini, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin perusahaan.
"Untuk berita diatas, sebagaimana perusahaan lainnya, peraturan perizinan ada di dinas yang berwenang mengeluarkan izin," ungkapnya, ketika dikonfirmasi media ini melalui aplikasi perpesanan, Selasa (03/03/2026).
Ia menambahkan, kewenangan DPKP hanya sebatas melakukan verifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap perusahaan tersebut, Dian belum memberikan penjelasan lebih lanjut hingga berita ini diturunkan.
"Namun sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menverifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan, sesuai permentan 21/ 2017.
Demikian yg bisa kami sampaikan, terimakasih," tuturnya lagi.
Dikonfirmasi secara terpisah, perwakilan PT Perlang Sawitindo Mas, Manik, meminta awak media untuk menanyakan langsung persoalan perizinan pabrik CPO tersebut kepada pemerintah daerah yang mengeluarkan izin.
Namun khusus terkait pemanfaatan limbah, Manik menyebut perusahaan telah mengantongi izin.
"Copy pak. Mungkin bisa konfirmasi pak ke Pemda terkait yang mengeluarkan izin pak. Terkait pemanfaatan limbah sudah keluar izin nya pak," ungkap Manik.
Hingga kini, persoalan keberadaan kebun inti pada perusahaan tersebut masih menjadi perhatian dan menunggu pendalaman dari instansi terkait.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan kunjungan kerja ke Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) PT Perlang Sawitindo Mas (PSM), yang berlokasi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (28/02/2026).
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi mengatakan, bahwa kunker ini juga sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi perizinan perusahaan sawit ataupun CPO berkenan dengan perizinan hingga persoalan sosial seperti CSR kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sejumlah fakta mengejutkan pun terungkap dalam pertemuan tersebut, salah satunya diketahui PT Perlang Sawitindo Mas ternyata tidaklah memiliki kebun inti dan mengaku mendapatkan supply tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari dua mitra koperasi untuk memenuhi sebagain besar target produksi.
Pahlivi menegaskan bahwa yang dilakukan oleh PT. Perlang Sawitindo Mas ini perlu dikaji dan diuji dengan regulasi, terkhususnya dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yang didalamnya ditegaskan bahwa setiap pemilik Pabrik CPO atau PKS wajib memiliki kebun inti minimal seluas 20 % dari kapasitas produksinya.
"Kami mengingatkan semua pihak yang memegang otoritas perizinan, di semua tingkatan dan bentuk perizinan dalam hal apapun, agar terhindar dari konflik dengan masyarakat ataupun pelanggaran hukum yang sudah ada, agar selalu mengkonfirmasi setiap kegiatan ataupun operasional yang ada dan dilakukan perusahaan, maka bukti keabsahannya harus terkonfirmasi dengan dokumentasi yang jelas dan sah, serta tertulis," tegas Pahlivi.
Selain persoalan kebun inti, Komisi I DPRD Babel juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada masyarakat sekitar.
Menurut Pahlivi, program CSR harus berjalan seiring dengan pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Tata Kelola Pemanfaatan Limbah Wajib Ikuti Regulasi
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Babel juga mengingatkan PT Perlang Sawitindo Mas agar mematuhi regulasi terkait pemanfaatan limbah hasil pengolahan TBS sawit.
Hal ini disampaikan Pahlivi karena perusahaan diketahui belum memiliki izin terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah tersebut. Meskipun, pihak perusahaan mengakui bahwasanya limbah tersebut (cangkang/kernel) digunakan untuk bahan bakar operasional pabrik dan juga diberikan kepada masyarakat untuk limbah cairnya.
"Karna tata kelola pemanfaatan itu (limbah-red) memerlukan izin, karna apapun bentuknya sebuah industri buangan terakhir dari proses produksi itu limbah, limbah itu ada kriterianya jadi tata kelola limbah itu harus sesuai regulasi," ungkap Pahlivi.
Pihaknya juga mengingatkan PT Perlang Sawitindo Mas untuk mengurus administrasi pemanfaatan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bukan hanya memenuhi permintaan pihak manapun secara lisan.
"Jadi kita mengingatkan bahwa regulasi harus tetap menjadi acuan, memang secara umum mungkin masyarakat membutuhkan limbah itu untuk pupuk dan sebagainya, tapi ingat bahwa ini perusahaan jadi perlu betul-betul mengacu pada tata kelola limbah yang sesuai aturan, kita minta mereka (PT Perlang Sawitindo Mas-red) untuk menyiapkan administrasinya, mungkin mereka tidak paham," sentil Pahlivi.
Lebih lanjut, Pahlivi berharap, melalui proses identifikasi perizinan ini seluruh perusahaan sawit maupun investasi lainnya di Bangka Belitung dapat mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tentu kita berharap sebuah investasi di Babel yang telah diizinkan semuanya dapat mengikuti regulasi yang ada," pungkas Politisi Partai Gerindra ini.
Penulis : Jek