Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Dipanggil Kejari soal Penggunaan APBD 2025, Tiga Anggota DPRD Pangkalpinang Pilih Bungkam


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang memanggil sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang untuk dimintai keterangan terkait penggunaan dana APBD Tahun 2025, Selasa (10/03/2026).

Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang masuk ke Kejari Pangkalpinang mengenai penggunaan anggaran oleh anggota DPRD periode 2025.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Anjasra Karya, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses yang dilakukan saat ini masih sebatas tahap pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (Puldata dan Pulbaket).

"Benar itu, tapi kita sifatnya pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (puldata dan pulbaket). Jadi memang hari ini ada 3 orang, kita mintai keterangan lah ya," kata Anjas.

Ia menambahkan, hasil dari proses Puldata dan Pulbaket nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Namanya pengumpulan data, bila pengumpulan data tersebut kita rasa cukup, apakah itu nanti cukup bukti atau tidak, ya kita akan liat pada hasil puldata dan pulbaket tersebut," tambahnya.

Anjas juga mengungkapkan bahwa pemanggilan tidak berhenti pada tiga orang tersebut. Kejari Pangkalpinang telah menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPRD lainnya untuk melengkapi data dan keterangan.

"Sudah ada beberapa jadwal pemanggilan yang lain seperti yang kawan-kawan tanyakan tadi memang ada, karna kan gak cukup disini," tukas Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, tiga anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dipanggil Kejari pada Selasa (10/03) yakni Dwi Pramono, Riska Amelia, dan Siti Aisyah.

Namun hingga berita ini diterbitkan, ketiga anggota DPRD tersebut memilih tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Media Berita CMM melalui aplikasi perpesanan sejak Selasa (10/03).

Media Berita CMM tetap memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana yang diatur dalam kode etik jurnalistik.

Penulis : Jek

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.