Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Dipecat, Ratusan Honorer di Bangka Barat 'Ngadu' ke DPRD

BANGKABARAT,BERITACMM.COM

Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) segera mencari solusi agar 397 tanaga honorer yang dirumahkan dapat kembali bekerja. 

Hal ini disampaikan Badri, usai melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan honorer yang berlangsung di Kantor Mahligai Betason DPRD Bangka Barat, Selasa (11/3/2025).

"Honorer yang dirumahkan totalnya ada 397 orang dan melalui RDP ini kita mencari win win solution," ucapnya.

Dijelaskan Badri, ada sejumlah mekanisme yang dapat dilakukan untuk membayar gaji ratusan honorer ini, sehingga dapat secepatnya bekerja kembali. 

Maka dari itu, ia meminta Pemkab Bangka Barat segera mencarikan aturan atau payung hukum mengenai pengerjaan kembali tenaga honorer ini dan secepat mungkin disampaikan ke pihak legislatif.

 "Kami meminta pemerintah daerah membuat regula

si melalui peraturan daerah atau peraturan bupati (Perbub). Kita meminta secepatnya, teknisnya di mereka, tapi kita minta secepatnya dibuat dan kemudian di sampaikan ke DPRD," jelasnya.

Diketahui, Pemkab Bangka Barat terpaksa merumahkan 397 tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan meminta OPD tidak diperkenankan, mengalokasikan pendanaan dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang tidak memenuhi kriteria, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025. 

Hal ini setelah adanya surat edaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664/Keuda tanggal 14 Februari 2025.

Sementara itu, Sekda Bangka Barat, M Soleh mengatakan, Pemkab Bangka Barat masih mencari skema atau payung hukum agar 397 honorer berasal dari tenaga kesehatan, guru dan tenaga dasar yang dirumahkan dapat kembali bekerja. 

Diakuinya, merumahkan ratusan honorer, bukan karena keinginan Pemkab Bangka Barat. Namun, karena adanya, aturan dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664/Keuda tanggal 14 Februari 2025.

"Intinya bahwa sekarang lagi cari skemanya agar mereka direkrut kembali. Sesuai dengan ketentuan," kata M Soleh.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.