PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang buka suara terkait adanya informasi yang disebarkan oleh akun tiktok 'INFO WARGA' mengenai penganiayaan terhadap Warga Binaan tak bayar kordinasi sewa handphone.
Bahkan lebih parahnya, akun tiktok tersebut juga menarasikan bahwasannya Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang adalah sarang pungli, tanpa adanya bukti dan fakta yang kuat.
Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Pengamanan Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Dedy Cahyadi kepada laman media ini, Rabu (02/04/2025).
Dedy juga menegaskan, bahwa semua yang dinarasikan oleh akun Tiktok 'INFO WARGA' tersebut tidaklah benar. Bahkan, menurutnya narasi itu sengaja dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab berdasarkan sumber yang tidak jelas dan dinilai sengaja untuk menjatuhkan kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
"Itu semua tidak benar, dapat kami jelaskan bahwasannya, tidak ada nama Warga Binaan kami AN/ Amat Amrulloh, sudah kami cek di data registrasi kami tidak ada nama Amat Amrulloh. Kedua, Γüátidak benar di sini sarang pungli, karena Lapas kami sudah meraih predikat WBK (wilayah bebas korupsi), dari Kemenpan RB, termasuk bersih dari pungutan liar tahun 2024 dan tahun 2025 ini kami mempertahankannya," jelas Dedy.
"Ketiga, kami juga melarang alat komunikasi berupa HP secara liar, sesuai dengan Permenkumham No. 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan, dan kami sudah menyiapkan Wartelsuspas untuk komunikasi warga binaan dengan keluarganya," sambung dia.
Dedy menilai, bahwa pernyataan dari pihaknya ini perlu disampaikan ke publik, sehingga berita yang tersebar dan belum bisa dipastikan kebenarannya itu tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat.
Pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang juga menghimbau kepada seluruh masyarakat penguna akun sosial media agar jangan mudah percaya terhadap berita narasi yang belum tentu kebenarannya.
Sebagaimana diketahui, dalam hal tersebut yang telah diatur dalam UU penguna sosial media bahwasannya :
Penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU 1/2024, KUHP, dan UU ITE.
Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 mengatur larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan.
Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi pelanggar Pasal 28 ayat (3).
Pasal 390 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta bagi pelaku penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar bagi pelaku penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
"Selain itu, penyebaran berita bohong juga dapat merugikan masyarakat secara sosial, bahkan kerugian materiil dan in-materiil," pungkasnya.
(**)