PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih belum maksimal. Hingga akhir tahun, realisasinya baru mencapai 76,22 persen atau Rp1.303,66 triliun dari target Rp1,71 triliun dan menjadikan Babel sebagai provinsi dengan realisasi KUR terendah di wilayah Sumatera.
Sebagaimana diketahui, total target KUR 2025 di Babel sebesar Rp1,71 triliun yang dialokasikan untuk 20.941 debitur. Porsi terbesar berasal dari KUR Mikro dengan nilai Rp1,2 triliun atau setara 70,60 persen dari total target.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah, menilai rendahnya realisasi ini tak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap program KUR itu sendiri.
Oleh karena itu, DJPb mendorong agar KUR lebih masif disosialisasikan dan diedukasi secara benar kepada pelaku UMKM.
ΓÇ£Pertama KUR-nya harus tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, ke seluruh UMKM. Kemudian yang kedua, teredukasi dengan baik. Jangan sampai keliru nih.
Nanti dikira KUR itu CSR. Sehingga ada semangat mengembalikan. Ini salah.
Tapi ini ada contoh bagus di Bangka. Dia ratusan miliar KUR-nya. Nasabahnya 5 ribu lebih. NPL-nya 0,ΓÇ¥ kata Syukriah, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perbankan selaku penyalur KUR, agar pembiayaan UMKM tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, Syukriah juga meluruskan persepsi keliru di masyarakat terkait syarat agunan, khususnya untuk KUR dengan plafon di bawah Rp100 juta.
ΓÇ£Kemudian kita juga ingin meluruskan KUR di bawah Rp 100 juta itu nggak ada agunan, sampai sekarang, Pak. Selama tahun 2025 ini. Memang nggak ada itu aturannya begitu dibawah Rp 100 juta (pakai agunan-red), Jangan sampai muncul tuh, ah kami pakai agunan. Padahal nggak (kalau-red) Rp 100 juta, Ini kan nanti menjelekan banknya juga kan,ΓÇ¥ ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penyaluran KUR yang telah mencapai Rp1,3 triliun tetap dijaga kualitasnya dan tidak bermasalah di kemudian hari.
ΓÇ£Kendala kita pertama belum banyak diketahui oleh masyarakat. Belum terinfokan dengan utuh. Biasanya perorangan KUR itu perorangan biasanya. Kalau per kelompok biasanya koperasi,ΓÇ¥ katanya.
Syukriah pun mengakui posisi Babel yang masih tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatera dalam hal realisasi KUR. Untuk itu, ia menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan program tersebut.
ΓÇ£Maka tugas kita adalah mendorong pemerintah daerah, kabupaten, kota.
Juga sinergi dengan provinsi.
Bagaimana nasabah UMKM kita ini terkonek dengan bank penyalur.
Nah itu tugas kita,ΓÇ¥ ucapnya.
(Jk)
Ekonomi Bisnis
Post
DJPb Tegaskan KUR Dibawah Rp100 Juta Tak Wajib Agunan, Bank Diminta Ikuti Ketentuan