PANGKALPINANG, BERITACMM.COM Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, Senin (25/5/2026).
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi DPD RI untuk menyerap berbagai persoalan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) timah hingga ketatnya aturan penggunaan anggaran daerah menjadi sorotan utama. Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah catatan penting dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Meski tata kelola timah di Babel dinilai mulai membaik pasca mencuatnya berbagai kasus hukum, Elviana menilai daerah belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sektor tersebut. Pasalnya, aliran Dana Bagi Hasil timah disebut masih jauh dari harapan pemerintah daerah.
"Kami sudah meminta kepada Pak Kanwil untuk merumuskan sebenarnya berapa hak Bangka Belitung ini yang riil. Jadi jangan hanya angka DBH di atas kertasnya maksimal, tetapi kucurannya masih tersendat dengan berbagai alasan seperti efisiensi dan segala macam," kata Elviana.
Tak hanya DBH, Komite IV DPD RI juga menerima keluhan terkait rigidnya aturan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Saat ini, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 30 persen DAU untuk gaji pegawai dan 40 persen DAK untuk infrastruktur. Pemprov Babel meminta agar aturan tersebut dapat direlaksasi sehingga daerah memiliki ruang lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan.
Elviana menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini cenderung menyeragamkan kondisi seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing wilayah.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Aprianto, mengungkapkan kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan. Penurunan transfer ke daerah (TKD) dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah provinsi harus melakukan langkah efisiensi besar-besaran.
ΓÇ£Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20 persen efisiensi. Jadi, seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung berkaitan dengan masyarakat itu kita tunda pelaksanaannya, dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial yang memang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat itu juga kita tunda untuk kita hapus di APBD Perubahan 2026,ΓÇ¥ kata Fery.
Menurut Fery, langkah efisiensi tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas kas daerah agar tidak mengalami defisit.
ΓÇ£Itulah yang kita lakukan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Begitu juga akan dilakukan juga oleh kawan-kawan di kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, adalah efisiensi dan tagging atau penundaan kegiatan yang mungkin kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat,ΓÇ¥ katanya.
(Jk)
Ekonomi Bisnis
Post
DPD RI Soroti DBH Timah Babel Tak Maksimal, Pemprov Akui Kas Daerah Tertekan hingga Pangkas Anggaran