PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erwin Krisnawinata, menegaskan akan segera melakukan crooscek ke wilayah Desa Pergam, Kabupaten Bangka Selatan, dalam waktu dekat ini.
Hal itu ditegaskan Erwin, saat diwawancarai media ini pada Kamis (02/10/2025), usai mengikuti audiensi bersama masyarakat Desa Pergam, terkait adanya indikasi pembalakan liar hingga mengancam DAS yang menjadi sumber pengairan sawah para petani.
"Ini jelas tadi keluhan masyarakat yang disampaikan ke dewan terkait dengan aktivitas sawah mereka terganggu karna ada aktivitas sawit, yang pastinya kita akan cek dulu ke lapangan seperti apa kondisi real, seperti apa yang dilaporkan masyarakat. Jadi dari data itulah nanti kita akan mengambil keputusan tindaklanjut atau keputusan yang akan diambil," ungkap Erwin.
Ia juga mengaku banyak menerima laporan terkait sejumlah lahan di Desa Pergam masuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maupun Areal Penggunaan Lain (APL).
Mengenai laporan itu, ia pun turut membenarkan. Kendati demikian, kata Erwin, pengecekan ke lapangan secara langsung tetaplah perlu dilakukan.
"Ini kan mesti harus kita cek kembali apa memang aktivitasnya ada di APL, intinya yang perlu kita pahami, yang harus kita kedepankan bahwa seluruh aktivitas perkebunan itukan aspek legal, terutama  yang harus memerlukan izin. Kecuali dia skala perkebunan masyarakat, kan ada ketentuannya dibawah 25 hekatar ya silakan, itu pun harus berada di APL," jelas Erwin.
"Tapi kalo kemudian aktivitas itu ternyata dia sudah melewati batas (diatas 25 Hekrare-red) tersebut dan sudah memerlukan perizinan segala macem kita harus cek, artinya memang benar tidak mereka ini sudah punya izin, apa mereka sudah punya rekomendasi," sambungnya.
Plt Kepala Dispertan Babel ini juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan perizinan ataupun rekomendasi untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah dimaksud.
Bahkan, ia juga menegaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan apapun dari pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait adanya pembukaan perkebunan Kelapa Sawit di wilayah tersebut.
"Yang  pasti belum pernah laporan ke kami memang kami tidak pernah mengeluarkan baik itu dari sisi tim teknis, perizinan, kami juga belum ada dapat laporan itu, apa sebelum ini pernah masuk ke kami, belum pernah kami terima," ujarnya.
DPRD Akan Berpihak Kepada Rakyat
Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan berpihak pada perusahaan yang melanggar hukum.
Rina juga melayangkan kritik keras terhadap sejumlah perusahaan sawit yang diduga ikut terlibat dalam merusak daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi sumber utama air bagi ratusan hektare sawah petani di Kabupaten Bangka Selatan tersebut.

ΓÇ£Mereka tidak punya izin, tapi justru berani melakukan perambahan dan tetap beroperasi. Dampaknya, sumber air kita rusak parah. Ini jelas pelanggaran serius,ΓÇ¥ tegas Rina.
ΓÇ£Insya Allah kami bersama masyarakat, bukan perusahaan. Kalau ada pelanggaran, perusahaan itu harus bertanggung jawab. Tidak mungkin kami diam melihat rakyat dirugikan,ΓÇ¥ ucapnya lantang.
Lebih lanjut, ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun langsung mengawal persoalan ini.
ΓÇ£Negara tidak boleh kalah oleh perusahaan. Jangan biarkan rakyat kehilangan sumber airnya demi kepentingan segelintir orang,ΓÇ¥ tutup Rina dengan nada keras.
(JK)