Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPKP Babel Tegaskan KP2B Tak Boleh Dialihfungsikan, Bupati Bangka Selatan Dorong Masyarakat Lapor ke APH


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bangka Selatan, hingga saat ini terus menjadi sorotan.

Seperti yang berada di Desa Gadung, Desa Jeriji, Desa Rias, Desa Pergam hingga Desa Bikang, dimana fakta dilapangan menunjukan bahwa sejumlah DAS di daerah Kabupaten Bangka Selatan itu telah luluhlantah dihajar perkebunan kelapa sawit.

Tak hanya itu, sejumlah daerah yang diduga masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seperti di Desa Bikang, Desa Pergam dan Desa Rias, juga tak sedikit yang telah dijarah oleh perkebunan kelapa sawit. Padahal, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kawasan KP2B tidaklah boleh dialih fungsikan.

Dalam hal ini, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Belitung (Babel), Erwin Krisnawinata, tak menampik jika sejumlah lahan di Kabupaten Bangka Selatan khususnya Desa Pergam, masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

"Betul (masuk lahan KP2B), sebetulnya lahan KP2B-nya ini sudah tercatat, dan itu memang tidak boleh dialih fungsikan, artinya menang lahan-lahan yang terkait dengan ketahanan pangan atau Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan itu kan tidak boleh beralih fungsi," jelas Erwin, usai menghadiri audiensi bersama Gabungan Kelompok Tani Pemakai Air Sungai Nyirih, Desa Pergam, di ruang Pansus DPRD Babel, Kamis (02/10/2025).

Meski begitu, kata Erwin, pihaknya akan tetap melakukan pengecekan ke lapangan lebih dahulu untuk memastikan status lahan yang ditanami perkebunan kelapa sawit seperti yang dilaporkan oleh masyarakat.

Erwin juga menegaskan, bahwa perkebunan sawit diatas 25 Hektare meski ditanam di lahan Areal Penggunaan Lain (APL) wajib memiliki perizinan. Oleh karna itu, jika nanti hasil pengecekan ke lapangan ditemukan fakta-fakta seperti yang dilaporkan oleh masyarakat, maka tak menutup kemungkinan akan ada sanksi hukum bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kalo dia berada memang di LP2B jelas itu pelanggaran, tapi disatu sisi yang saya sampaikan tadi kalopun dia berada diluar LP2B, berada di APL, tetap harus melihat skala kalo kemudian dia diatas skala yang ditetapkan ya harus punya izin, skala 25 hektare ke atas dia harus berizin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Riza Herdavid dengan tegas meminta masyarakat untuk segera melapor ke aparat penegak hukum (APH) jikalau memang benar adanya perusakan terhadap DAS.

Disamping itu, ia juga menegaskan, bahwa pemda bersifat untuk menyiapkan regulasi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka jikalau memang ditemukan adanya tindakan melanggar hukum masyarakat diminta tidak segan-segan untuk melaporkan hal itu.

"Kalo ada perusahaan yang nakal, cukup bukti, silakan dilaporkan, kan kita juga punya satgas PKH ini. Tetapi secara pemerintah daerah regulasinya sudah kami siapkan, RTRW sudah ada, wilayah DAS, mana yang tidak boleh ditanami sawit, tetapi jika ada perusahaan nakal atau rakyat yang merasa nakal, oknum lagi-lagi, ya silakan lapor, lapornya kemana? Kan jalurnya ada, ada APH, ada PKH, apalagi itu perusahaan petantang petenteng sembarangan tanpa mengakomodir keinginan rakyat ya silakan laporkan," tegasnya, ketika diwawancarai media ini, Selasa (30/09/2025).

Riza juga mengklaim, bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak akan pernah mengakomodir pihak-pihak yang ingin merusak regulasi yang telah dibuat, apalagi sampai mengorbankan rakyat.

"Karna kami tidak mengakomodir perusahaan-perusahaan yang merusak dari segala regulasi yang ada, karna tugas kami menyiapkan regulasi agar masyarakat dan petani kami nyaman, aman, sesuai regulasi yang ada," pungkasnya.

(Jk)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.