PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Percepatan penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) timah menjadi fokus utama dalam kunjungan spesifik Komisi XII DPR RI ke PT TIMAH Tbk terkait tata kelola pertimahan nasional. Kepastian harga dinilai krusial untuk menciptakan sistem pertambangan yang lebih sehat, adil, dan transparan.
Kunjungan yang berlangsung di Griya Timah Pangkalpinang, Kamis (12/2/2026), dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bersama sejumlah anggota komisi. Rombongan diterima langsung Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta, serta dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin dan Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia Harwendro.
Dalam pertemuan tersebut, PT TIMAH memaparkan konsep ΓÇ£Timah Untuk RakyatΓÇ¥, arah transformasi perusahaan, rencana kerja, serta dukungan yang dibutuhkan dari Komisi XII DPR RI guna memperkuat tata kelola pertimahan nasional.
Bambang Patijaya menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR sekaligus mendorong percepatan penyusunan HPM timah sebagai fondasi pembenahan tata kelola sektor pertimahan.
"Kunjungan ini bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI sekaligus mendorong percepatan penyusunan Harga Patokan Mineral (HPM) sebagai bagian dari terciptanya tata kelola pertimahan yang sehat, berkeadilan. Salah satu yang terpenting itu adalah bagaimana memberikan aturan main yang jelas, yaitu antara lain dengan adanya HPM," kata Bambang Patijaya.
Menurutnya, HPM akan menjadi acuan bersama bagi seluruh pelaku usaha pertambangan timah, baik BUMN maupun swasta, guna menghilangkan kesenjangan harga di lapangan.
"Kita sudah stressing kepada Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM untuk segera menyelesaikan HPM. Karena sebetulnya dari beberapa rapat sebelumnya ini sudah dibahas, sehingga menggunakan metode mix methode untuk memformulasikan harga yang mendekati rasa keadilan dan juga memenuhi aspek regulasi," katanya.
Ia menjelaskan, formulasi Harga Pokok Mineral mempertimbangkan sejumlah variabel, mulai dari investment cost, fixed cost, variabel cost hingga fuel cost.
"HPM ini bagian dari perbaikan tata kelola timah. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa tidak ada disparitas harga, dengan demikian ini semua orang akan memiliki kesempatan yang sama di dalam memperoleh harga timah, kemudian juga tentunya BUMN di sini akan mendapat keterjaminan di dalam pasokan supply," katanya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin memaparkan pendekatan usulan Nilai Imbal Jasa Usaha Jasa Penambangan (NIUJP) yang masih dalam tahap pembahasan dan akan segera ditetapkan.
Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta menegaskan dukungan perusahaan terhadap percepatan penetapan HPM timah sebagai langkah penting menciptakan kepastian harga dan tata kelola yang lebih baik.
"Kunjungan spesifik terkait dengan Timah dan kebetulan agenda yang sedang berjalan di DPR itu salah satunya pembahasan tentang Harga Patokan Mineral. Kita PT TIMAH Tbk mendukung hal ini sehingga ada aturan main yang jelas terkait harga antara timah dan masyarakat bisa saling mengontrol," ujarnya.
Dalam skema HPM, besaran imbal jasa penambangan akan diformulasikan mengacu pada harga timah dunia. Ketika harga global naik, imbal jasa ikut meningkat, dan sebaliknyaGroup ketika turun akan menyesuaikan.
"Dengan adanya acuan yang sama, badan usaha seperti PT TIMAH Tbk maupun perusahaan swasta lainnya memiliki dasar dalam menetapkan imbal jasa penambangan," katanya.
Harry juga mengapresiasi dukungan Komisi XII DPR RI terhadap perbaikan tata kelola pertimahan nasional, termasuk penguatan peran PT TIMAH Tbk dalam ekosistem industri timah. (*)
(JK)
Sumber : PT Timah
Berita
Post
DPR dan PT TIMAH Bahas Percepatan Penerbitan HPM untuk Perkuat Industri Timah Nasional