PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangka Belitung bakal melakukan pemanggilan terhadap PT Timah Tbk dan sejumlah mitra penambangan PT Timah Tbk yang beroperasi di WIUP Laut Suka Damai, Kabupaten Bangka Selatan.
Pemanggilan ini merupakan hasil tindak lanjut atas laporan yang sempat dilayangkan oleh Herman Susanto alias Aming terhadap anggota DPRD Bangka Belitung, Ferry Jali, atas komentar yang menenggarai dugaan praktik pungli sebesar Rp 6000 per kilogram di aktivitas penambangan di Laut Suka Damai.
Demikian hal ini disampaikan oleh salah satu Anggota BK DPRD Babel, Rina Tarol, saat ditemui awak media di Kantor DPRD Babel, Rabu (28/05/2025).
"Sudah kami putusan akan memanggil pihak PT Timah dan mitra. Kita akan meminta keterangan dari mereka dan selanjutnya kita manggil pihak terlapor," kata dia.
Rina menegaskan, bahwa pihaknya juga akan meminta keterangan PT Timah tentang aturan kemitraan, serta apakah memperbolehkan pungutan yang sebelumnya dipersoalkan koleganya itu.
"Makanya kita panggil pihak PT Timah, ada enggak aturan yang mengatur itu. Boleh engga (cv) menarik. Nanti kita akan lihat perkembangannya lebih lanjut biar semua terbuka," ujar Rina.
Dalam persoalan ini, Rina menekankan, bahwa PT Timah juga tidak boleh menutup mata atas apa yang terjadi khususnya berkaitan pada mitra penambang, apalagi di wilayah IUP.
"Tidak ada ceritanya (tidak ingin dilibatkan-red), itukan IUP PT Timah, mitra-mitra mereka semua, jadi tidak boleh abai. Kalo begitu mereka menambang sendiri saja enggak usah pakai mitra, kan mereka punya kemampuan secara finansial dan SDM" lanjut dia.
Srikandi Partai Golkar ini juga meminta pihak kepolisian agar dapat mematuhi prosedur dalam memanggil pihak legislator untuk pemeriksaan, jangan sampai justru terkesan membatasi fungsi pengawasan anggota legislatif.
"Tidak bisa sembarangan memanggil (terlapor), karena harus izin persetujuan (tertulis) lembaga atau pimpinan atau BK. Jangan sampai bernuansa membungkam kawan-kawan dewan untuk bersuara, apalagi jika terkait kepentingan masyarakat," kata dia.
Sebagai informasi, selain mengajukan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRD Babel, Herman Susanto alias Aming bersama dengan kuasa hukumnya Eka Hadiyuanita diketahui juga telah melaporkan Anggota DPRD Babel Ferry ke Ombudsman Babel pada 22 Mei 2025, atas dugaan penyalahgunaan hak imunitas dan kekuasaan.
Sebelumnya diberitakan pula oleh media ini pada Minggu (11/05), Aming menjelaskan, bahwa uang Rp 6000/Kilogram di Laut Suka Damai memang sekedar inisiatif sendiri. Dimana nantinya, uang yang dikumpulkan rencananya akan digunakan untuk bantuan sosial, dan program lainnya yang bersifat instruktif maupun konsumtif.
ΓÇ£Disitu kan belum ada yang merangkap jadi ketua kelas, saya kan inisiatif lah karna dari PT Timah bilang kalo belum terbentuk SPK-nya gak terbitin lah katanya kayak gitu, jadi secara administrasi saya buatin semuanya lengkap biar PT Timah menyetujui tapi secara de facto, de jure-nya saya bukan promotor cuma membantu saja,ΓÇ¥ jelas Aming.
Aming juga tidak mempermasalahkan jikalau para mitra tidak ingin membayarkan iuran tersebut walaupun operasi di tambang Laut Suka Damai sudah berjalan hampir dua minggu dan dinilai telah jatuh tempo, hanya saja hal itu akan menjadi catatan bagi pihaknya.
“Begitu mau narik iuran ada yang mau bayar, ada yang enggak itu pun gak saya paksa Pak. Ada yang mau bayar silakan yang gak mau bayar yasudah, cuman kan jadi catatan kita.  Kalo saya bahasa hukumnya ini orang Wanprestasi ngomong aja mau, tapi gak mau bantu,” pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Akan Panggil Mitra Penambangan PT Timah Tbk yang Beroperasi di Laut Suka Damai