PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menunjukkan komitmen dalam mendorong terwujudnya pelabuhan baru di Pangkalbalam. Di tengah kendala ketersediaan lahan, berbagai langkah strategis disiapkan agar proyek pelabuhan tetap dapat berjalan dan menjawab kebutuhan logistik daerah.
Upaya tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang Saparudin saat menerima audiensi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Taufik Rizani bersama anggota komisi Imam Wahyudi, Imelda, Johan, Leviyan, dan Yogi Maulana, serta Kepala Dinas Perhubungan Babel M Haris, Selasa (10/2) malam di Rumah Dinas Wali Kota.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Pangkalpinang memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan, termasuk menyiapkan alternatif lahan baru sebagai solusi atas keterbatasan lahan yang selama ini menjadi hambatan utama pembangunan pelabuhan.
Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani menjelaskan, sebelumnya berharap tersedia lahan seluas 24 hektare untuk pembangunan pelabuhan baru. Namun berdasarkan penjelasan Pemkot, sebagian besar lahan tersebut telah terikat kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dan hanya sebagian kecil yang berstatus clear and clean.
ΓÇ£Kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Ketika ditanyakan kembali soal lahan, ternyata sudah terikat kerja sama, sehingga pemerintah kota harus menyiapkan alternatif,ΓÇ¥ ujar Taufik.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkot Pangkalpinang menawarkan opsi pembentukan daratan baru di kawasan depan Pelabuhan Pangkalbalam. menurut Taufik, opsi ini dinilai paling realistis dibandingkan penggunaan pelabuhan di wilayah lain yang berjarak hingga 95 kilometer dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.
ΓÇ£Kalau jaraknya terlalu jauh, tentu akan menambah biaya yang sangat besar. Ini jadi persoalan serius bagi daerah,ΓÇ¥ katanya.
Taufik menegaskan, DPRD Babel akan terus mendukung langkah ini melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Gubernur, hingga pemerintah pusat guna memastikan rencana pembangunan pelabuhan mendapat dukungan penuh.
ΓÇ£Selama ini Pangkalpinang belum bisa memiliki pelabuhan baru karena kendala lahan. Kalau lahannya belum ada, pembangunan tentu tidak bisa dilakukan,ΓÇ¥ tegasnya.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Babel Imelda. Ia menilai langkah yang ditempuh sangat strategis karena Pelabuhan Pangkalbalam merupakan pelabuhan utama bagi masyarakat Bangka Belitung.
ΓÇ£Tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan ada alternatif lahan sekitar 50 hektare. Kami bersama ketua komisi, Kadishub, dan Pak Wali Kota akan menghadap Komisi V DPR RI, karena pengembangan pelabuhan ini sudah masuk dalam RPJMN dan menjadi salah satu program nasional,ΓÇ¥ ujar Imelda.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin, menjelaskan bahwa Pemkot sebelumnya telah menyiapkan lahan pelabuhan di kawasan Pasir Padi. Namun lahan tersebut masih terikat proyek waterfront city melalui skema BGS hingga tahun 2042 sehingga belum dapat dimanfaatkan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot kini menawarkan pemanfaatan kawasan daratan baru hasil sedimentasi di depan Pelabuhan Pangkalbalam. Meski secara fisik sudah terbentuk, status hukum lahan tersebut masih perlu diperkuat.
ΓÇ£Secara fisik sudah jadi daratan, tapi secara hukum perlu proses. Kalau dilakukan pemerintah, prosesnya bisa memakan waktu hingga dua tahun. Namun jika melibatkan pihak swasta, bisa lebih cepat,ΓÇ¥ jelas Saparudin.
Ia menegaskan, Pemkot Pangkalpinang siap mempercepat proses tersebut apabila mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Babel.
ΓÇ£Pelabuhan ini sangat dibutuhkan. Selain sudah masuk RPJMN, kebutuhan daerah juga mendesak karena selama ini kita menghadapi banyak kendala logistik,ΓÇ¥ pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel dan Pemkot Pangkalpinang Duduk Bersama, Upayakan Terwujudnya Pembangunan Pelabuhan Baru