PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat tindaklanjut sejumlah temuan, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2024, berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel, Senin (07/07/2025).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar mengatakan, bahwa eksekutif harus dapat memperbaiki seluruh temuan.
Ia pun berharap ada langkah konkrit yang dilakukan sehingga dapat mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.
"Tindak lanjutnya program aksi Pemerintah Daerah, dalam memperbaiki dan mengembalikan keuangan negara. Kita ingin melihat kedepannya sistem itu bisa dilakukan perubahan, dalam rangka mencegah temuan itu kembali terjadi. Bila perlu DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, untuk tujuan tertentu dan kita akan melihat perkembangannya," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya pada rapat paripurna Senin (30/6/2025) lalu, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat membeberkan adanya tiga permasalahan.
Pertama, pembayaran belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan pegawai ASN tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 483,03 juta.
Kedua, kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPRPRKP yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung beresiko menerima aset dengan volume/spesifikasi
pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas 13
paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi senilal Rp 1,49 miliar.
Ketiga, pengamanan fisik aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tidak memadal yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap.
"Ada 16 item yang menjadi temuan, tidak hanya berkaitan dengan keuangan tapi juga ada berkaitan dengan prosedur, aset dan tata kelola," jelas Eddy.
Sementar ketika disinggung perihal hilangnya ventilator di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar juga menekankan agar temuan tersebut dapat diselesaikan.
"Terkait RSUD ada juga manajemen dan SOP yang perlu diperbaiki, nanti juga akan didalami lagi. Upaya melakukan perbaikan, serta menindaklanjuti temuan BPK," tuturnya.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Desak Eksekutif Tuntaskan Seluruh Temuan BPK