PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Sengketa status Pulau Tujuh antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencuat. DPRD Babel kini mendorong pemerintah daerah segera membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kepastian hukum.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menilai status Pulau Tujuh yang hingga kini belum memiliki kejelasan berpotensi berdampak terhadap pembangunan daerah, termasuk kepastian investasi serta sinkronisasi regulasi tata ruang.
Menurut Didit, kepastian status wilayah tersebut menjadi semakin penting seiring dengan rencana pengesahan RUU Kepulauan. Jangan sampai setelah regulasi tersebut disahkan, pemerintah justru kembali menghadapi persoalan baru khususnya dalam menentukan wilayah dan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).
"Kita ini masih status quo tentang pulau tujuh antara Babel dan Kepulauan Riau. Saya minta kita harus ada kejelasan ini, karena mengapa? Dengan adanya status quo ini integrasi antara Perda RTRW dan Zonasi sampai sekarang gak selesai, ini akan menggangu sektor pembangunan, investor, karna tidak ada kepastian hukum lokal di Bangka Belitung," kata Didit.
Didit mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pulau Tujuh saat ini telah diserahkan atau masuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Padahal, saat terbitnya UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Babel, Pulau Tujuh disebut masuk dalam cakupan wilayah Babel.
"Maka jika kita serahkan itu kurang etis dong, karna itu kan wilayah cakupan Provinsi (Kep Babel)," tegas Didit.
Atas kondisi tersebut, Didit meminta Pemprov Babel tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ia mendorong agar sengketa tersebut segera diuji melalui mekanisme hukum di MK.
Didit juga meminta Biro Hukum Setda Kep Bangka Belitung menghitung kebutuhan anggaran untuk mengurus proses sengketa tersebut. DPRD Babel, kata dia, siap mengakomodir anggaran yang diperlukan.
"Maka solusinya kita gugat aja ke MK lewat Judicial Review, kami minta (hitung-red) itu anggarannya berapa," ucap Ketua DPRD Babel ini.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan sebelum RUU Kepulauan benar-benar disahkan. Sebab, jangan sampai status Pulau Tujuh kembali menjadi persoalan ketika pemerintah pusat harus menentukan pembagian kewenangan dan anggaran antardaerah.
"Saya takut nanti dikala RUU Kepulauan ini disahkan mereka (pemerintah pusat) binggung mau dikemana pulau tujuh ini, maka harus ada kepastian hukum dulu," sambungnya.
Lebih lanjut, Didit menegaskan DPRD Babel siap menghormati apapun keputusan MK nantinya, termasuk jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan pemerintah daerah.
"Apapun hasilnya kita hormati, yang jelas harus ada kepastian hukum atas sengketa ini," tegasnya lagi.
(JK)