PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Kasus dugaan pembakaran Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai perhatian serius dari DPRD Babel. Peristiwa ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mencoreng integritas institusi pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, menegaskan perlunya langkah tegas terhadap oknum ASN berinisial AS (42) yang telah diamankan atas dugaan pembakaran tersebut pada Rabu malam, 29 April 2026.
Hal itu disampaikan Pahlivi usai menggelar rapat bersama BKPSDM Babel, Biro Hukum Setda Pemprov Babel, Asisten III, serta Biro Organisasi Setda Babel di ruang rapat Komisi I DPRD Babel, Senin (04/05/2026),
Ia juga meminta penanganan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun proses hukum. Karna menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum ASN tersebut sudah berada di luar batas kewajaran dan tidak mencerminkan perilaku seorang aparatur negara.
"Karna ini sudah melampaui yang dibayangkan orang yang dilakukan oleh seorang ASN terlepas dia memiliki problem kejiwaan sebagainya pasti ini diluar perkiraan kita," kata Pahlivi.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, oknum ASN tersebut diduga telah menghadapi sejumlah persoalan sejak tahun 2022/2023. Bahkan, yang bersangkutan disebut tidak memenuhi panggilan untuk menjalani asesment yang seharusnya wajib diikuti oleh ASN.
"Diminta di asesment dia gak mau hadir, kan asesment itu wajib dilakukan oleh seluruh ASN untuk memetakan kemana arah ASN ini," tuturnya.
Meski demikian, Pahlivi menekankan bahwa tindakan tegas tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan sanksi berat hingga pemecatan jika terbukti melanggar ketentuan.
"Tapi kalo secara personal dia, ya kalo tindakan hukum harus sesuai hukum yang berlaku. Ketika tindakannya sudah luar biasa, kemudian sesuai aturan dia di pecat ya kan gak ada pilihan kan," tegas Pahlivi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam menangani kasus ini bisa menimbulkan dampak serius ke depan, termasuk membuka peluang terulangnya kejadian serupa akibat lemahnya pengawasan internal.
"Jika tidak ada tindakan sesuai regulasi yang tidak diterapkan, kita khawatirkan ini akan menjadi preseden buruk nanti. ada ASN yang lain yang tidak terditek sekarang karna lemahnya pengawasan di tingkat manajerial itu menjadi potensi bahaya dikemudian hari, ini jangan smpai artinya preseden buruk seperti ini kita biarkan, harus ada tindakan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya lagi.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Dorong Oknum ASN Bakar Kantor Dishub Ditindak Tegas, Jangan Sampai Jadi Preseden Buruk!