Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

‎DPRD Babel Dukung RKAB PT Timah Direvisi, IUP Tak Produktif Diminta Dievaluasi


‎JAKARTA,BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendesak PT Timah Tbk bersama pemerintah pusat segera merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta mengevaluasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah tidak lagi produktif.
‎
‎Desakan itu disampaikan dalam audiensi strategis antara DPRD Babel dan Direksi PT Timah Tbk di Kantor Pusat PT Timah, Jakarta, Selasa (14/7/2026), menyusul masih banyaknya persoalan tumpang tindih lahan masyarakat dengan IUP PT Timah dan tersendatnya penyerapan produksi timah di Belitung dan Belitung Timur.
‎
‎Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengungkapkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah bersama APDESI Belitung, masih ditemukan banyak permukiman warga, sekolah, rumah ibadah, kantor desa, fasilitas umum, hingga kebun masyarakat yang telah lama berdiri berada di dalam wilayah IUP PT Timah.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut memicu keresahan karena masyarakat merasa khawatir memanfaatkan lahannya sendiri. Bahkan, aparatur desa pun ragu memberikan pelayanan administrasi pertanahan akibat tumpang tindih wilayah.
‎
‎"Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Mereka ingin bekerja, bertani, berkebun, dan membangun usaha tanpa dihantui rasa takut. Negara harus hadir memberikan solusi yang adil, baik bagi masyarakat maupun bagi PT Timah sebagai perusahaan negara," tegas Edi Nasapta.
‎
‎Sebagai solusi, DPRD mengusulkan dilakukan overlay atau pencocokan peta menggunakan data resmi Kementerian ESDM untuk memisahkan kawasan permukiman, fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, serta lahan produktif masyarakat dari wilayah yang masih dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan.
‎
‎Menanggapi hal itu, Direktur Operasi PT Timah Handy Geniardi menyatakan perusahaan berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara parsial atau kasus per kasus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Revisi RKAB Dinilai Mendesak
‎
‎Selain persoalan lahan, DPRD Babel juga menyoroti keterbatasan kuota RKAB yang dinilai menjadi penyebab menumpuknya hasil produksi timah masyarakat dan mitra usaha di Belitung maupun Belitung Timur.
‎
‎Edi Nasapta menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat sehingga revisi RKAB harus segera diperjuangkan bersama pemerintah pusat.
‎
‎"DPRD mendukung penuh langkah PT Timah untuk mengajukan revisi RKAB. Bila diperlukan kebijakan diskresi sesuai mekanisme yang berlaku, kami siap ikut memperjuangkannya agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak," ujarnya.
‎
‎Direktur Operasi PT Timah Handy Geniardi menjelaskan perusahaan tengah menyiapkan langkah pengajuan revisi maupun penambahan RKAB kepada pemerintah pusat dan berharap memperoleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi menilai revisi RKAB sangat dimungkinkan apabila terdapat dasar yang kuat, termasuk adanya temuan cadangan atau data geologi baru yang memengaruhi rencana produksi perusahaan.
‎
‎"Kalau terdapat temuan baru yang menjadi dasar perubahan rencana produksi, tentu mekanisme revisi RKAB dapat ditempuh sesuai ketentuan. Ini perlu segera dioptimalkan agar penumpukan produksi di Belitung dapat teratasi," kata Beliadi.
‎
‎Dorong Penataan IUP dan Penguatan Pelaku Usaha Lokal
‎
‎Anggota Komisi III DPRD Babel Syarifah Amelia mengusulkan tiga langkah utama, yakni peningkatan kuota RKAB di Belitung, dukungan terhadap upaya PT Timah memperoleh tambahan kuota dari pemerintah pusat, serta evaluasi terhadap wilayah IUP yang sudah tidak lagi produktif.
‎
‎Menurutnya, wilayah yang tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan perlu dikaji agar memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
‎
‎Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani juga mendorong penyelarasan harga pembelian bijih timah antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung agar masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.
‎
‎Selain itu, ia meminta penerbitan Persetujuan Penambangan pada Wilayah IUP PT Timah (PPLB) dilakukan lebih selektif, transparan, dan berpihak kepada pelaku usaha lokal maupun usaha kerakyatan yang memenuhi persyaratan.
‎
‎Taufik juga mengusulkan agar wilayah IUP PT Timah yang sudah tidak lagi produktif dievaluasi bersama pemerintah. Jika kawasan tersebut memang sudah tidak memiliki prospek pertambangan maupun kebutuhan operasional perusahaan, menurutnya pengelolaannya dapat dipertimbangkan dikembalikan kepada negara sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎"Wilayah yang tidak lagi produktif jangan hanya menjadi beban perusahaan dan sumber konflik berkepanjangan. Yang benar-benar tidak lagi dibutuhkan sebaiknya dievaluasi agar dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Taufik Rizani.
‎
‎DPRD Siap Kawal hingga Pemerintah Pusat

‎
‎Menutup audiensi, Edi Nasapta menegaskan DPRD Babel akan mengawal seluruh hasil pertemuan tersebut hingga ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Komisi XII DPR RI.
‎
‎"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan tindak lanjut nyata. DPRD akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar memperoleh perhatian di tingkat nasional, sehingga tata kelola pertambangan di Bangka Belitung semakin memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga keberlangsungan PT Timah sebagai aset strategis negara," tegas Edi Nasapta.
‎
‎Direksi PT Timah menyambut baik berbagai masukan DPRD dan menyatakan siap memperkuat sinergi dengan DPRD, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang produktif, berkelanjutan, taat regulasi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
‎
‎Pertemuan kemudian diakhiri dengan pertukaran cendera mata antara PT Timah Tbk dan DPRD Babel sebagai simbol komitmen bersama membangun sektor pertambangan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
‎
‎(JK)
‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.