PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gunung Maras Lestari (GML) terus menguat. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Kabupaten Bangka menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh tuntutan masyarakat delapan desa yang merasa hak-haknya belum dipenuhi perusahaan.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung Rabu (20/05/2026), DPRD Babel bahkan mengajak seluruh pihak mulai dari dinas terkait, masyarakat hingga unsur legislatif untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut agar izin perpanjangan HGU PT GML tidak diterbitkan sebelum tuntutan warga dipenuhi.
Anggota DPRD Babel Fraksi Gerindra, Narulita Sari, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama terkait keterbatasan lahan warga untuk berkebun akibat ekspansi perusahaan.
"Kami dari dapil bangka tetap mendukung apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat itu harus menjadi prioritas, mreka mau bekebon dak bisa lagi ini kan, diambil perusahaan semua (lahan-red)," kata Narulita, dalam forum yang berlangsung pada Rabu (20/05/2026).
Tak hanya soal lahan, Narulita juga menyoroti pola rekrutmen tenaga kerja di PT GML yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat sekitar.
"Kami dari dapil bangka mohon juga bersama-sama kami dari DPRD memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya lagi.
Diketahui dalam RDP tersebut, masyarakat dari delapan desa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai belum dipenuhi PT GML. Warga bahkan mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang HGU perusahaan yang akan berakhir pada tahun 2027 nanti apabila tuntutan masyarakat terus diabaikan.
Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat meliputi:
1. Meminta PT GML mewujudkan plasma 20 persen dari kebun inti;
2. Meminta PT GML untuk segera membayar NOP;
3. Meminta PT GML agar hasil TBS kelapa sawit masyarakat sekitar dapat dibeli;
4. Meminta agar tenaga kerja di PT GML memprioritaskan masyarakat sekitar;
5. Meminta program KKSL tidak masuk dalam plasma dan berdiri sendiri.
Sementara itu, Politisi Gerindra, Himmah Olivia, mengingatkan bahwa PT GML merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga kewenangan perpanjangan HGU berada di pemerintah pusat. Karena itu, ia menilai seluruh elemen harus solid mengawal persoalan tersebut agar izin tidak keluar diam-diam sebelum tuntutan masyarakat dipenuhi.
"Perlu kita ingat, mohon maaf yang jadi korban Pak Bupati, Gubernur, kawan bolak balik RDP, ini PMA pak, Mohon maaf ini kejadian di Belitung tiba-tiba (HGU-red) diperpanjang 90 tahun," ucap Ahim.
Ia pun meminta DPRD dan dinas terkait tidak lengah dalam momentum menjelang perpanjangan HGU PT GML.
"Jadi pak ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, Dinas Pertanian, ini kawal bersama Pak mumpung dimasa perpanjangan (HGU-red) ini, jangan sampai kita kecele," tambahnya.
Ahim juga mengungkapkan bahwa DPRD Babel sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan polemik perusahaan sawit di Bangka Belitung. Namun, rekomendasi pansus tersebut disebut belum dijalankan secara maksimal.
"Kami di DPRD kita sesama masyarakat mengawal ini dengan cara seperti apa? jangan sampai lolos barang ini (izin perpanjangan HGU-red) di pusat," tegasnya.
Bahkan, jika seluruh tuntutan masyarakat tetap diabaikan, Ahim menyatakan persoalan tersebut layak dibawa ke jalur hukum karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
"Ini saya rasa harus kita bawak ke ranah hukum pak, karna kemampuan daripada kawan-kawan di dinas provinsi mereka hanya bisa memberikan rekomendasi, turun kelas - turun kelas sampai mereka tidak bisa ekspor," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Fraksi Gerindra Kawal Perlawanan Rakyat ke PT GML, Ingatkan Jangan Sampai HGU Diperpanjang Jika. . . . .