Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Babel Kawal Aspirasi Rakyat, Keberadaan Perkebunan Sawit Ditengah DAS jadi Sorotan


BANGKASELATAN,BERITACMM.COM

Perjuangan para petani di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam menolak alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, terlebih yang mencakup di Daerah Aliran Sungai (DAS), mulai menemui titik terang.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Babel menegaskan, akan segera melakukan pengecekan usai kencangnya gema suara rakyat perihal adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang berada di DAS Kemis atau tepatnya di perbatasan Desa Serdang dan Desa Pergam.

Demikian hal itu disampaikan Perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Muntai Palas DLHK Babel, Sugeng, dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Babel, berlangsung di Desa Serdang, Kamis (18/09/2025).

Sugeng mengatakan, jika benar adanya pembukaan lahan di kawasan DAS Kemis maka hal tersebut dapat masuk ranah pidana. Ia juga menegaskan, bahwasanya Desa Serdang tidak memiliki kawasan hutan produksi, melainkan hutan lindung (HL).

"Kalau di Serdang itu hutan lindung, tidak ada hutan produksi. Kemarin dari Polres memang sudah koordinasi dengan penyidik kami di KPH akan mengecek ke lapangan. Kewenangan kami di kawasan hutan negara, dan jelas tidak boleh ada sawit. Itu bukan perkara perdata, tapi pidana," kata Sugeng.

Ia mencontohkan kasus di Jeriji yang berujung pidana penjara karena membuka lahan di kawasan hutan.

"Di Serdang sendiri sudah ada 30 hektare hutan lindung yang berubah jadi sawit. Kalau ada pembukaan lahan di HL, apalagi di wilayah bakau, segera laporkan. Itu bisa diperjuangkan lewat jalur hukum," jelasnya

Sementara itu, salah satu perwakilan Petani Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan bernama Agus, memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh pihak berwajib.

Agus juga menegaskan, bahwa hal itu sudah sepantasnya dilakukan mengingat  alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Daerah Aliran Sungai (DAS) perbatasan Serdang - Pergam, sangat mengancam perairan sawah masyarakat.

"Masyarakat setempat termasuk Serdang-Pergam tidak setuju jika DAS itu digarap oknum tidak bertanggung jawab karna itu untuk pengairan sawah, kedepan untuk dibikin embung disitu," tegas Agus.

Dijelaskan Agus, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di daerah DAS Kemis tidaklah sedikit, bahkan diperkirakan mencapai 700-800 hektare.

Disamping itu, keberadaan DAS Kemis dinilai sangatlah mempengaruhi hasil panen padi masyarakat. Bahkan diakui, sejak masuknya perairan tersebut masyarakat bisa memanen padi hingga tiga kali selama satu tahun, dari semulanya hanya satu kali selama setahun.

"Alhamdulillah la di sodet ke sane (DAS Kemis-red) alhamdulillah sekarang la setahun 3 kali (panen padi-red)," terangnya.

DPRD Babel Janji Kawal Aspirasi

Keluhan warga Serdang mendapat perhatian Anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol. Ia menegaskan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin jelas melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Pergam, Serdang, termasuk Bikang dan Rias, punya lahan pertanian yang strategis. Tapi faktanya banyak alih fungsi yang dibiarkan. Padahal, undang-undang sudah jelas melindungi lahan pertanian pangan dan sumber air baku. Kalau ini didiamkan, masyarakat akan semakin tertekan," ujar Rina.

Sementara itu, Anggota DPRD Pangkalpinang, Musani atau Bujoi, yang juga turun langsung saat reses, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga ke tingkat sidang DPRD.

"Kami serap langsung keluhan masyarakat di lapangan, mulai dari masalah air, jalan pertanian, hingga pemasaran gabah. Semua itu akan kita bawa ke pembahasan di dewan," ujarnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.