Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Babel Minta Eksekutif Gerak Cepat Tuntaskan Rekomendasi BPK RI


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Demikian hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Babel Edy Iskandar usai menggelar dua rapat paripurna diantaranya penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Bangka Belitung, terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (14/07/2025).

"Poinnya lebih penajaman apa yang menjadi tindaklanjuti Pemda, dari hasil rekomendasi BPK RI ketika memeriksa hasil anggaran keuangan 2024," ujar Eddy Iskandar.

Eddy Iskandar juga berharap Pemprov Bangka Belitung bergerak cepat, termasuk berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam menuntaskan hasil temuan dari BPK RI.

"Beberapa pengembalian keuangan itu berhubungan dengan pihak luar, tidak hanya Pemda. Seperti pengerjaan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan itu ada pihak CV, dan kapan Pemda berkirim surat ke CVnya itu harus jelas semua," tuturnya.

Sementara itu Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani memastikan komitmennya dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI.

"Kita serahkan kepada SKPD untuk menyusun anggaran ini, agar bisa menyentuh rakyat dan berjalan dengan lancar. Yang mengoreksi itu SKPD yang punya kompetensi, kalau saya kan penanggungjawab anggaran. Nanti akan dilakukan pengkajian, kita cek lagi mudah-mudahan tidak ada masalah," ucap Hidayat Arsani.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, dalam mengawal berbagai kebijakan agar dapat tepat sasaran dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

"Harapan kita uang rakyat itu dikembalikan lagi, tidak ada pemborosan dan mubazir. Sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD, bagaimana anggaran ini bisa bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya pada rapat paripurna Senin (30/6/2025) lalu, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat membeberkan adanya tiga permasalahan.

Pertama, pembayaran belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan pegawai ASN tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 483,03 juta.

Kedua, kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPRPRKP yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung beresiko menerima aset dengan volume/spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi senilal Rp 1,49 miliar.

Ketiga, pengamanan fisik aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tidak memadal yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap.


(**)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.