PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel itu dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar.
Dalam forum tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan LKPJ Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat capaian di berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
"LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi bukti kerja nyata. Kami ingin memastikan masyarakat Bangka Belitung benar-benar merasakan hasil pembangunan,ΓÇ¥ tegasnya.
Hidayat juga membeberkan sejumlah pencapaian bersama jajarannya sejauh ini. Termasuk capaian di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi pun menunjukkan tren positif. Predikat Provinsi Layak Anak, keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok, hingga apresiasi atas pertumbuhan ekonomi nonpertambangan menjadi bukti pembangunan yang semakin inklusif.
ΓÇ£Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat menjadi kunci utama,ΓÇ¥ ungkap Gubernur.
Meski mencatat berbagai prestasi, Hidayat mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif.
ΓÇ£Kami percaya, kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk menghadirkan solusi dan menjawab tantangan pembangunan,ΓÇ¥ ujarnya.
Sementara itu, pimpinan rapat Eddy Iskandar, menekankan pentingnya keterlibatan aktif anggota dewan, terutama komisi dan panitia khusus (pansus), dalam menguliti isi LKPJ Gubernur tersebut.
ΓÇ£Maka kami menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD provinsi yang tergabung dalam komisi dan pansus agar dapat berperan aktif dalam mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2025 ini. Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat mengundang pihak terkait guna memberikan keterangan,ΓÇ¥ ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh dilakukan secara normatif, melainkan harus mendalam dan menyeluruh agar melahirkan rekomendasi yang benar-benar berdampak.
ΓÇ£Hal tersebut nantinya akan tertuang dalam rekomendasi ataupun pendapat DPRD, sehingga pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang maksimal,ΓÇ¥ tambahnya.
Lebih jauh, Eddy menegaskan bahwa LKPJ merupakan dokumen krusial yang menjadi tolok ukur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci dalam proses pembahasannya.
Sesuai mekanisme, usai penyampaian LKPJ, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan lebih mendalam. Hasilnya nanti akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dengan dimulainya pembahasan LKPJ ini, DPRD diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah demi pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan di Bangka Belitung.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Mulai Bedah LKPJ Gubernur 2025, Pansus Diminta Aktif dan Kritis!