Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Babel Revisi Perda Pajak dan Retribusi, Pemanfaatan Ruang Jalan Jadi Target Dongkrak PAD


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menggodok perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Revisi aturan ini dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi dan pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini dinilai belum optimal.

Pembahasan perubahan regulasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (18/5/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Babel, Edy Iskandar dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, para anggota dewan lintas fraksi, serta Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Eddy Iskandar mengatakan revisi Perda PDRD menjadi kebutuhan mendesak menyusul adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terbaru terkait penyesuaian tarif.

Selain menyesuaikan regulasi pusat, pemerintah daerah juga ingin memperkuat sektor retribusi yang dinilai masih memiliki banyak potensi namun belum tergarap maksimal.

"Ada beberapa item yang harus segera diubah karena berkaitan dengan Keputusan Mendagri yang baru tentang perubahan tarif. Di sisi lain, kita juga ingin menguatkan beberapa sektor retribusi di daerah yang selama ini belum berjalan optimal," ujar Eddy Iskandar usai rapat paripurna.

Menurut Eddy, salah satu sektor yang akan menjadi perhatian serius dalam perubahan aturan ini ialah pemanfaatan barang milik daerah, khususnya ruang jalan yang selama ini belum dimaksimalkan kontribusinya terhadap PAD.

Ia menjelaskan, ruang jalan tidak hanya mencakup badan jalan, tetapi juga area di bawah maupun di atas permukaan jalan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.

"Yang dimaksimalkan terutama berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Contohnya ruang jalan. Ruang jalan itu cakupannya luas, bukan hanya badan jalannya saja, tetapi juga ruang di bawahnya dan ruang di atasnya. Potensi-potensi seperti inilah yang harus kita manfaatkan secara optimal demi menambah pendapatan daerah," tambahnya.

Melalui revisi aturan yang lebih rinci dan tegas, DPRD berharap seluruh pemanfaatan aset daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan di Bangka Belitung.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga menanggapi isu mengenai royalti timah yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Ia menegaskan bahwa pembahasan revisi Perda PDRD tidak menyentuh aturan royalti pertambangan karena regulasinya tetap mengacu pada Peraturan Menteri ESDM.

"Untuk royalti timah sebenarnya tidak ada masalah, regulasinya tetap mengacu pada Permen ESDM dan hak daerah jumlahnya tidak berubah. Persoalan yang ada saat ini justru karena adanya keterlambatan penyaluran dari kementerian terkait yang menjadi hak daerah. Hal itulah yang sedang kita kejar dan kita koordinasikan secara intens, jadi hal itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan Perda yang sekarang," pungkas Eddy Iskandar.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.