Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Babel Sambut Positif Wacana Penempatan Pegawai BPJS Kesehatan di Sejumlah Rumah Sakit

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Persoalan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berpotensi mengganggu pelayanan rumah sakit menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

‎Hal ini mengemuka dalam rapat bersama sejumlah rumah sakit swasta dan BPJS Kesehatan yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Babel, Senin (2/11/2026).

‎Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, mengatakan rapat tersebut digelar untuk menyikapi berbagai persoalan dan aduan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit. Selain itu, pihaknya juga ingin mendengar langsung masukan serta pandangan dari pengelola rumah sakit.

‎Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di Bangka Belitung semakin prima dan berkualitas.

‎"Kita dari sisi pengawasan kan berkewajiban untuk melakukan evaluasi sehingga nanti kita berharap dari evaluasi ini bisa meningkatkan pelayanan lebih baik kedepannya. Jadi hari ini yang kita undang semua RS Swasta dan BPJS, tergambar memang perlu ada sinergi supaya bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat," ungkapnya.

‎Dalam rapat tersebut, turut mengemuka usulan penempatan petugas BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit di Bangka Belitung. Usulan ini mendapat respons positif dari Komisi IV DPRD Babel.

‎Heryawandi menilai, wacana tersebut layak dipertimbangkan. Sebab, sejumlah persoalan klaim JKN dinilai dapat berdampak terhadap kondisi keuangan rumah sakit, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien.

‎Salah satu persoalan yang disoroti yakni adanya klaim yang sebelumnya telah diajukan dan dibayarkan, tetapi kemudian diminta kembali oleh pihak BPJS untuk dilakukan proses ulang.

‎"Mengemuka tadi di forum, bahwa RS sudah mengklaim dan sudah dibayar pun ternyata BPJS bisa meminta ulang dengan pihak RS, jdi ini kan jadi persoalan yang serius bagi kami sehingga nanti menurunkan standar RS kepada pasien," tutur Heryawandi.

‎Di sisi lain, ia menilai kehadiran petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit juga penting untuk memberikan kepastian hukum, khususnya terkait proses pengajuan dan pembayaran klaim.

‎Heryawandi mengungkapkan, persoalan keterlambatan pengajuan klaim bahkan pernah menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian akibat dana yang tidak dapat tertagih.

‎"RS perlu kepastian hukum terkait dengan bagaimana pembayaran. RS Provinsi pernah terjadi angka Rp1 miliar tidak bisa tertagih/terklaim karna menurut pihak BPJS itu ada klaim yang terlambat, karna ini kan jadi persoalan serius menurut kami karna sekali lagi dampaknya terhadap pelayanan masyarakat," ungkapnya.

‎Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Babel berencana menggelar rapat khusus bersama BPJS Kesehatan dan dinas terkait. Pertemuan itu nantinya akan membahas berbagai keluhan rumah sakit sekaligus mencari solusi agar sejumalj persoalan tidak berlarut-larut.

‎Meski demikian, Heryawandi menegaskan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan juga harus diikuti dengan komitmen rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan.

‎‎"Ya, nanti kami akan rapat khusus dengan BPJS dan Dinas terkait dengan apa yang mengemuka di forum tadi terutama apa yang disampaikan oleh pihak RS, artinya kita juga harus mendengar lah keluhan-keluhan dari pihak RS. Dengan catatan juga pijakan dasarnya adalah kami juga menekankan pihak RS terus berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," pungkas Heryawandi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.