PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepastian legalitas pertambangan rakyat melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar penambang timah rakyat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (5/1/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat penambang yang menginginkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan rakyat.
Didit menegaskan bahwa Ranperda IPR merupakan salah satu prioritas DPRD Babel dan akan segera dibahas bersama pihak eksekutif guna menjawab kebutuhan tersebut.
ΓÇ£Insya Allah tanggal 21 Januari 2026 Ranperda IPR akan disampaikan oleh pihak eksekutif ke DPRD. Setelah itu, DPRD Babel segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) agar pembahasannya bisa dilakukan secara intensif dan berkelanjutan,ΓÇ¥ ujar Didit.
Ia menjelaskan, pembahasan Ranperda IPR diarahkan untuk memberikan kepastian legalitas bagi penambang rakyat sekaligus menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, berkeadilan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Didit juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah terbit baru mencakup tiga kabupaten di Bangka Belitung.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Sementara kabupaten lainnya, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Belitung, masih dalam proses penetapan di tingkat pemerintah pusat.
ΓÇ£Kami di DPRD Babel akan terus mengawal agar daerah-daerah yang WPR-nya belum terbit bisa segera diproses. Ini penting agar seluruh penambang rakyat mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang sama,ΓÇ¥ tegasnya.
Dengan pembahasan Ranperda IPR ini, DPRD Babel berharap ke depan aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Bangka Belitung.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Segera Bahas Ranperda IPR, Penambang Rakyat Akan Dapat Kepastian Hukum