PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil sikap tegas terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Batu Beriga.
Sikap tersebut menjadi salah satu dari lima poin kesepakatan DPRD Babel bersama masyarakat Desa Batu Beriga dan Eksekutif Daerah WALHI Kepulauan Bangka Belitung dalam aksi perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis di Kantor DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan itu dituangkan dalam dokumen Berita Acara resmi yang memuat sejumlah langkah strategis terkait perlindungan wilayah perairan, penataan ruang, hingga keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir.
Di hadapan masyarakat Batu Beriga, Ketua Bapemperda DPRD Babel Fery mengatakan DPRD Babel menyepakati seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan WALHI.
Salah satu poin paling tegas dalam kesepakatan tersebut yakni DPRD Babel menyatakan sikap menolak secara tegas rencana pembangunan PLTN di wilayah Batu Beriga.
Selain itu, DPRD Babel juga berkomitmen merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.
"Khusus Perairan Batu Beriga akan diubah dari zona pertambangan menjadi wilayah tangkap nelayan, dengan target penyelesaian paling lambat 21 Oktober 2026," tegasnya.
Dalam kesepakatan tersebut, DPRD Babel juga mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang berada di perairan laut Batu Beriga.
DPRD Babel selanjutnya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan membawa lima orang perwakilan masyarakat Batu Beriga, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Pemerintah Kabupaten terkait untuk berkoordinasi langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
DPRD Babel juga memastikan perwakilan masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses revisi Perda RZWP3K.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari perwakilan masyarakat Batu Beriga, yakni Berisuh, Daryus, dan Siti, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Babel lintas fraksi.
Di antaranya Pahlivi Syahrun dari Fraksi Gerindra, Mehoa selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ferry selaku Ketua Fraksi NasDem, Zarra dari Fraksi PKS, serta perwakilan Fraksi Demokrat.
"Langkah ini diharapkan menjadi penegasan atas perlindungan hak-hak nelayan lokal serta kelestarian ekosistem pesisir di wilayah Bangka Belitung," pungkasnya.
WALHI Ragukan Komitmen DPRD
Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya membuat WALHI Babel yakin. Advokasi dan Kampanye WALHI Babel, Regi Yoga, justru mengaku masih meragukan komitmen DPRD maupun Pemerintah Provinsi Babel.
Menurut Regi, sejumlah persoalan yang selama ini disuarakan masyarakat belum menunjukkan penyelesaian konkret meski telah berulang kali disampaikan melalui surat maupun pertemuan dengan DPRD dan pemerintah daerah.
“Kalau kami, teman-teman Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis, sebenarnya tidak yakin dan cukup ragu dengan pernyataan mereka. Dari awal yang disampaikan selalu jargon membela rakyat dan mendukung masyarakat, tetapi sampai sekarang persoalan yang kami perjuangkan belum juga selesai,” kata Regi kepada wartawan seusai aksi.
Ia mengatakan persoalan revisi RZWP3K, perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, hingga tuntutan pencabutan IUP bukan merupakan persoalan baru.
Khusus masyarakat Batu Beriga, kata Regi, WALHI telah beberapa kali menyampaikan surat kepada DPRD dan Gubernur Babel untuk meminta kepastian mengenai perlindungan serta pengakuan wilayah kelola masyarakat.
Namun, menurutnya, sebagian aspirasi tersebut belum mendapatkan respons yang dianggap memadai.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, bahkan beberapa kali tidak ditanggapi. Baru hari ini mereka kembali menyampaikan hal yang sama. Karena itu kami memilih turun aksi bersama masyarakat,” ujarnya.
Regi mengatakan DPRD memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat, termasuk berkaitan dengan revisi RZWP3K dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya.
“Selama satu bulan ke depan kami akan terus mengawal. Karena tadi mereka juga berjanji akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Perda RZWP3K. Kalau nanti janji itu tidak ditepati, kami akan datang lagi ke sini,” tegasnya.
Menurut Regi, selama ini terdapat sejumlah alasan yang disampaikan pemerintah terkait belum dilakukannya revisi RZWP3K.
Di antaranya proses integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persoalan Pulau Tujuh, serta kekhawatiran perubahan zonasi di wilayah lain apabila dilakukan perubahan terhadap zonasi Batu Beriga.
Bagi WALHI, alasan tersebut tidak boleh kembali menjadi penghambat tanpa adanya kepastian tindak lanjut.
“Kami tidak puas. Masyarakat Beriga, Teluk Kelabat, Bangka Barat dan wilayah lainnya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, tetapi yang didapat hanya janji-janji,” kata Regi.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD akan menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam langkah konkret.
“Pertanyaannya, pemerintah daerah dan DPRD ini benar-benar bekerja untuk warga atau tidak?” ujarnya.
WALHI Soroti Rencana PLTN Pulau Gelasa
Selain persoalan tata ruang pesisir dan pertambangan laut, WALHI Babel turut menyoroti rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa.
Regi menilai rencana tersebut perlu memperhatikan keberadaan masyarakat serta kondisi ekologis kawasan.
Menurutnya, Pulau Gelasa tidak dapat dipandang hanya sebagai lokasi pembangunan karena kawasan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas nelayan dan ekosistem pesisir.
“Pulau Gelasa merupakan tempat nelayan berlindung saat cuaca buruk. Selain itu terdapat ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan habitat tiga spesies penyu. Hal-hal seperti ini tidak pernah diperhitungkan secara serius,” katanya.
Ia juga menyebut adanya warga di wilayah sekitar yang menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan PLTN karena kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ruang hidup dan lingkungan.
Bagi WALHI, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
Aksi Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, revisi RZWP3K yang dinilai berkaitan dengan ruang hidup warga, serta penolakan terhadap sejumlah kebijakan pembangunan yang menurut mereka belum cukup memperhatikan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat.
(JK)