PANGKALPINANG, BERITACMM.COM ΓÇö Polemik berkepanjangan antara masyarakat di sembilan desa Kabupaten Bangka dan PT Gunung Maras Lestari (GML) memasuki babak baru. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan tenggat waktu satu bulan kepada perusahaan untuk merealisasikan tuntutan masyarakat yang selama ini belum terselesaikan.
Ultimatum tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Babel, Rabu (3/6/2026), mempertemukan perwakilan masyarakat dengan manajemen PT GML guna mencari jalan keluar atas sengketa lahan dan pemenuhan hak-hak warga di wilayah izin usaha perusahaan.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar serta pimpinan Komisi II DPRD Babel Himmah Olivia.
Hadir pula perwakilan PT GML, yakni Team Legal PT GML Rusdi dan Manager Estate PT GML Saravanan Muniandy, serta perwakilan masyarakat dari Desa Sempan, Bakam, Mabat, Bukit Layang, Dalil, Kayu Besi, Mangka, dan Puding Besar.
Dalam forum tersebut, masyarakat secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan yang selama ini dinilai belum mendapat kepastian dari pihak perusahaan.
Salah satu sorotan datang dari perwakilan masyarakat Desa Puding Besar yang menyampaikan keberatan atas rencana dikeluarkannya desa tersebut dari kawasan HGU PT GML.
Pihaknya menegaskan penolakan terhadap rencana tersebut dan meminta DPRD Babel ikut memperjuangkan hak masyarakat.
"Sudah jelas 25 tahun ini Puding Besar masuk dalam HGU PT GML, sekarang mau dikeluarkan. Jadi tolong Pak Ketua perjuangkan hak masyarakat puding," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika Desa Puding Besar tetap dikeluarkan dari HGU, masyarakat dari sejumlah desa akan kembali bersatu memperjuangkan hak mereka.
"Kalo Puding dikeluarkan dari HGU PT GML, kami rasa GML bakal ramai kembali 8 desa bersatu padu memperjuangkan hak masyarakat Desa Puding," tegasnya lagi.
Dalam RDP tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada PT GML, yakni kewajiban plasma 20 persen sejak terbitnya IUP, pelibatan BUMDes sebagai mitra perusahaan, memastikan kebun Revit dan KKSR tidak masuk dalam skema plasma, pemberian kompensasi kepada masyarakat, prioritas bagi pengepul TBS sawit lokal, pelibatan seluruh desa dalam koperasi kemitraan, prioritas tenaga kerja dari masyarakat setempat, serta peningkatan nilai program CSR perusahaan.
Masyarakat juga menegaskan bahwa apabila seluruh tuntutan tersebut tidak diakomodasi, mereka meminta agar HGU PT GML yang akan berakhir pada 2028 tidak diperpanjang kembali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa DPRD bersama masyarakat telah memberikan waktu satu bulan kepada PT GML untuk menunjukkan langkah konkret dalam memenuhi tuntutan warga.
ΓÇ£Tadi saya sudah salam komando dengan Pak Sara. Dalam satu bulan harus sudah ada hasil konkret terkait tuntutan masyarakat delapan desa di tiga kecamatan tersebut. Jika tidak terwujud, konsekuensinya masyarakat tidak setuju atas perpanjangan HGU sebesar 12.000 hektar,ΓÇ¥ tegas Didit Srigusjaya di hadapan seluruh peserta audiensi.
Didit juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR yang telah memblokir sementara usulan perpanjangan HGU PT GML hingga persoalan dengan masyarakat benar-benar diselesaikan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap perlindungan hak masyarakat yang harus mendapat dukungan semua pihak.
ΓÇ£Alhamdulillah, Kepala BPN sangat berani memblokir usulan PT GML bila masalah ini tidak diselesaikan. Nanti kami (DPRD) juga akan mendatangi Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta untuk menyampaikan hal yang sama,ΓÇ¥ tambahnya.
Dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan DPRD Babel, perhatian publik kini tertuju pada langkah yang akan diambil manajemen PT GML dalam merespons tuntutan masyarakat.
Keputusan perusahaan dalam satu bulan ke depan akan menjadi penentu, apakah konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dapat menemukan titik penyelesaian, atau justru berujung pada penolakan perpanjangan HGU seluas 12.000 hektare yang menjadi tumpuan operasional perusahaan.
(JK)
Berita
Post
DPRD Babel Ultimatum PT GML: Tuntutan Masyarakat Dipenuhi, HGU Terancam Tak Diperpanjang