MENTOK,BERITACMM.COM
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar) memberikan 37 butir rekomendasi terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Pansus Miyuni Rohantap dalam agenda rapat paripurna, berlangsung di Gedung Mahligai Betason 2, Selasa (15/04/2024).
Dalam sambutannya, Miyuni menyampaikan, Pansus dengan dibantu oleh kelompok kerja terdiri dari pokja-pokja yang ada di DPRD, telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun anggaran 2024.
Dikatakan dia, memang ada beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain penanganan stunting, optimalisasi peran Inspektorat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejelasan pemanfaatan stadion dan sport centre serta peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD).

ΓÇ£Target realisasi PAD yang belum maksimal sehingga perlu meningkatkan sasaran sasaran terhadap wajib pajak sehingga lebih maksimal/optimal dalam menaikan PAD,ΓÇ¥ kata Miyuni.
DPRD juga meminta agar Pemda Bangka Barat memudahkan investasi dan sertifikasi asset lebih ditingkatkan agar lebih jelas status assetnya.
Pansus juga menyinggung terkait adanya kegiatan di tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai saat ini atau masih terhutang.
Maka dari itu, dirinya berharap hal tersebut dapat diselesaikan dan rekomendasi yang diberikan terhadap LKPJ tersebut dapat ditindaklanjuti

ΓÇ£Kami berharap dari pemerintah daerah untuk menanggapi hal-hal yang telah disampaikan Panitia Khusus serta mengoptimalkan kinerja OPD dan membangun sinergisitas dengan Lembaga DPRD guna Pembangunan Bangka Barat yang lebih maju,ΓÇ¥ cetus Miyuni.
Sementara itu Bupati Bangka Barat Sukirman mengatakan, terkait rekomendasi yang disampaikan, baik yang bersifat administratif maupun substansi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2024, diterima dan akan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

ΓÇ£Pada tahun 2024 ini banyak keberhasilan yang telah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun memang masih terdapat banyak kekurangan yang tentunya perlu untuk segera diperbaiki,ΓÇ¥ kata Sukirman.
Maka itu dia mengajak perkuat sinergi dan komitmen bersama, melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan pula prinsip prinsip partisipatif dan kolaboratif, serta adaptif terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat.
ΓÇ£Pada prinsipnya pemerintah daerah telah berusaha keras mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan pada masyarakat,ΓÇ¥ pungkas dia.
Berikut Rekomendasi yang Disampaikan DPRD Terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 :
1. Penanganan stunting perlu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.
2. Mengoptimalkan Penanganan Kasus Perlindungan Anak dan Perempuan.
3. Optimalisasi peran inspektorat dalam melakukan pembinaan pengawasan internal seluruh OPD.
4. Perlunya evaluasi dan kajian dalam Penempatan dan Pemindahan Tugas ASN.
5. Peningkatan Sarana Dan Prasarana pendidikan yang lebih memadai.
6. Adanya kejelasan terhadap pengelolaan dalam pemanfaatan stadion dan sport center.
7. Perlunya peningkatan kinerja SATPOLPP dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
8. Peningkatan sinergisitas dalam deteksi dini dan penanggulangan bencana.
9. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
10. Perlu membangun sinergisitas dalam pencegahan pengguna narkoba.
11. Target realisasi PAD yang belum maksimal sehingga perlu meningkatkan sasaran sasaran terhadap wajib pajak sehingga lebih maksimal/optimal dalam menaikan PAD.
12. Harus ada PPNS dibidang perpajakan dalam penegakan perda.
13, Mendorong dan membina koperasi koperasi untuk menciptkan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
14. Memaksimalkan lahan pertanian untuk ketahanan pangan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada.
15. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui budi daya perikanan berbasis kemitraan.
16. Koordinasi antara perusahaan perusahaan dan OPD terkait lebih ditingkatkan lagi dalam mempablis bursa kerja / lowongan kerja baik melalui media cetak, elektronik sehingga tujuannya mengurangi angka pengangguran.
17. Meningkatkan investasi daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi yang jelas kepada investor.
18. Sertifikasi asset lebih ditingkatkan agar lebih jelas status asetnya.
19. Pengawasan Dan Penyelesaian Terhadap Permasalahan Penerangan Jalan Umum Harus Ditingkatkan.
20. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Lampu Jalan Lebih Di Prioritaskan.
21. Percepatan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular.
22. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelabuhan Tanjung
Ular.
23. Peningkatan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Perumahan Layak Huni.
24. Masih Ada Kegiatan Tahun 2024 Yang Belum Dibayarkan Sampai Sekarang (Terhutang).
25. Pembangunan Di Kabupaten Bangka Barat Terhambat Karena Terkendala Keuangan Pemerintah Daerah.
26. Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Apbd Jangan Dilakukan Di Akhir Tahun/Musim Penghujan.
27. Perencanaan Pengawasan Pembangunan Untuk Lebih Ditingkatkan Sehingga Hasil Dari Pengerjaan Kegiatan Lebih Berkualitas.
28. Untuk Meningkatkan Wisata Daerah Perlu Dilakukan
a. Kerjasama Antar Daerah
b. Melibatkan Pihak Ketiga
29. Agar Dinas Lebih Fokus Menggali Potensi Adat Dan Budaya Melakukan Pembinaan Dan Mengemas Adat Dan Kebudayaan Menjadi Suatu Yang Bernilai Ekonomis Untuk Kegiatan Kepariwisataan.
30. Perlu Dilakukan Bimbingan Terhadap Desa Desa Wisata Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
31. Belum Maksimalnya Penataan Kabel Jaringan Provider Di Seluruh Bangka Barat.
32. Lemahnya Jaringan Provider Di Beberapa Desa.
33. Perlunya Membuat Inovasi Aplikasi Untuk Menunjang Pelayanan Masyarakat
34. Perlu Membangun Sinergisitas Dan Koordinasi Yang Baik Antara Kepala OPD Dengan DPRD Agar Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Terlaksana Dengan Baik.
35. Perlu Membangun Sinergisitas Dalam Menentukan Perencanaan Pembangunan Dacrah Antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Selaku Leading Sektor Dengan Seluruh OPD Untuk Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.
36. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Desain Tapak Tahura Menumbing Belum Maksimal.
37. Perlunya Inovasi Dalam Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Persampahan.
(Kr/*)