PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp865,91 miliar dan belanja mencapai Rp927,44 miliar. Selisih kedua komponen tersebut menyebabkan APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp61,53 miliar.
Persetujuan bersama tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).
Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dengan nilai yang sama, yakni Rp61,53 miliar. Dengan demikian, struktur APBD 2027 dirancang tetap berimbang pada angka Rp927,44 miliar.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja keras selama proses pembahasan anggaran.
Menurutnya, persetujuan bersama tersebut bukan sekadar pemenuhan agenda kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Persetujuan bersama ini merupakan wujud tanggung jawab politik dan tanggung jawab pemerintahan kita kepada masyarakat. Di dalam dokumen APBD terdapat harapan warga, kebutuhan pelayanan dasar, arah pembangunan kota, serta kewajiban kita untuk menggunakan uang publik secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Prof. Saparudin dalam pidatonya.
Pendidikan hingga Penataan Kota Jadi Prioritas
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkot Pangkalpinang mengarahkan APBD 2027 untuk mendukung sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Prof Saparudin menegaskan, kebijakan penganggaran tersebut disusun untuk menjawab persoalan riil masyarakat sekaligus menopang visi pembangunan Kota Pangkalpinang yang SMART, yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan SMP Negeri 12 Kota Pangkalpinang.
Selain pendidikan, sektor kesehatan dan kebersihan juga menjadi perhatian melalui peningkatan layanan kesehatan serta optimalisasi pengelolaan persampahan perkotaan.
Pemkot Pangkalpinang turut memprioritaskan penataan ruang publik melalui revitalisasi pasar tradisional, penataan taman kota, dan pengembangan ruang terbuka publik.
Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan pelayanan publik strategis lainnya juga masuk dalam arah kebijakan pembangunan tahun anggaran mendatang.
Setelah disepakati bersama DPRD, Raperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi.
Penyampaian dokumen tersebut dijadwalkan paling lambat tiga hari ke depan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, serta keterpaduan dengan dokumen perencanaan daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam kesempatan tersebut, Prof Saparudin juga mengajak seluruh unsur eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.
"Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi tujuan kita harus tetap sama. Sebab yang menunggu hasil kerja kita bukan hanya lembaga pemerintah, melainkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kesempatan ekonomi, lingkungan yang bersih, dan masa depan yang lebih baik," pungkas Prof. Saparudin.
(JK)