Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Desak Kemenkeu Bayar DBH Timah Babel, Didit : Itu Uang Rakyat!

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, kembali menagih pemerintah pusat untuk segera menuntaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor timah yang menjadi hak masyarakat Babel.

‎Didit menyebut, setidaknya masih terdapat Rp1,7 triliun DBH sektor timah tahun 2025 yang belum sepenuhnya dibayarkan pemerintah pusat kepada Babel.

‎Bahkan, jika dihitung potensi DBH sektor timah untuk tahun 2026 yang akan diterima Babel diperkirakan jauh lebih besar. Dengan asumsi harga timah dan volume ekspor saat ini, nilainya disebut bisa mencapai Rp3,2 triliun.

‎"Tolong pusat bayarlah kewajibannya DBH kita, dari tahun 2025 tinggal Rp1,7 Triliun. Insyaallah perhitungan saya untuk 2026 dengan harga timah bagus, ekspor bagus, bisa 3,2 T (DBH-red) bayangkan, ini kita kejar terus," kata Didit, ketika diwawancarai pada Jumat (28/08) kemarin.

‎Menurut Didit, persoalan DBH bukan sekadar menyangkut angka dalam laporan keuangan daerah. Dana tersebut merupakan hak masyarakat Babel yang nantinya dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.

‎Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, DPRD kabupaten/kota, hingga tokoh masyarakat ikut menyuarakan persoalan kekurangan pembayaran DBH tersebut kepada pemerintah pusat.

‎‎"Hanya saya minta tolong temen-temen di daerah juga berteriak, Bupati, DPRD jangan hanya saya dan pak Gubernur yang berteriak. Saya minta tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan hal yang sama, ini kan untuk kepentingan rakyat Bangka Belitung," tegasnya.

‎Sebelumnya, diketahui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya dipangkas kepada pemerintah daerah secara bertahap mulai Juli 2026.

‎Namun, Didit meminta pemerintah memperjelas DBH tahun berapa yang dimaksud dalam rencana pembayaran tersebut. Pasalnya, menurut dia, DBH tahun 2025 saja hingga kini belum sepenuhnya diterima Babel.

‎"Kita tanya dulu itu (DBH) tahun berapa? Seharusnya kan kalo DBH 2025 dibayar 2026. Tahun 2025 saja pemerintah pusat masih hutang dengan kita Rp1,7 Triliun," tegasnya lagi.

‎"Tahun 2026 dengan harga timah yang sangat baik, volumenya baik, asumsinya bisa Rp3,2 Triliun, mesti kita selesaikan dulu dong ini, karna kebutuhan kita banyak, kalo seprti ini kita bisa apa," tambahnya.

‎Lebih lanjut, Didit menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, efisiensi tidak semestinya mengabaikan kewajiban pemerintah terhadap hak daerah.

‎Ia pun meminta Menteri Keuangan memprioritaskan penyelesaian hak DBH Babel.

‎"kita gak usah muluk-muluk lah, mau efesiensi silakan, tapi tolong dong Menteri Keuangan bayar dulu hak-hak kami di Babel, itu aja, itukan uang rakyat Babel bukan uang saya," pungkasnya.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.