Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD Didesak Gunakan Hak Angket & Interpelasi Sikapi Kisruh Gubernur dan Wakil Gubernur Babel


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Forum Kedukunan Adat Belitong (FKAB) melayangkan pernyataan sikap terbuka kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dikutip dari surat pernyataan yang didapati oleh media ini dan ditandatangani langsung oleh Ketua FKAB, Mukti Maharif dan Sekretaris FKAB, Fadhil Jamli, tertanggal 17 Juli 2025 itu, FKAB merasa prihatin dan kecewa terhadap kisruh antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel yang hingga saat ini tak kunjung selesai.

FKAB juga menilai, sikap dan tindakan mereka (Gubernur dan Wakil Gubernur-red) sangatlah memalukan Bangka Belitung.

Bahkan, FKAB menilai semua fakta-fakta karakter kepemimpinan ini sudah cukup bagi pihaknya untuk sampai pada kesimpulan bahwa mereka (Gubernur dan Wakil Gubernur-red) tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin rakyat kedua pulau ini.

Maka dari itu, pihaknya mendesak DPRD Babel untuk tidak diam dan melakukan evaluasi terhadap kedua pimpinan di eksekutif Babel tersebut. Serta, menggunakan segala hak yang diberikan oleh undang-undang (Interpelasi & Angket) demi mengakhiri konflik yang tidak ada gunanya bagi rakyat Bangka Belitung, demi keutuhan serumpun sebalai.

Sebagai informasi, Hak Angket adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas.

Sedangkan, Hak Interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR atau DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah (eksekutif) mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak ini digunakan untuk mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil.

DPRD Dorong Adanya Rekonsiliasi Antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Fraksi Nasdem, Edi Nasapta turut memberikan komentar atas adanya tuntunan Interpelasi dan Angket yang dilayangkan oleh FKAB.

Menurut Edi, belum saatnya DPRD Babel melakukan hal yang menjadi tuntutan para anggota FKAB tersebut dan mungkin akan lebih dulu memilih langkah lain guna  menjaga kondusifitas di wilayah Negeri Serumpun Sebalai.

"Itu terlalu jauhlah untuk menyikapi hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, kok kami harus interpelasi duluan? Kan itu terlalu jauh, karnakan pasti ada yang bisa dilakukan sebelum itukan, kalo sudah sampai ke interpelasi itu berarti substansinya sudah semakin menajam, ada kekukusutan dan lain sebagainya di pemerintahan mungkin begitukan, jadi belum nyampe melakukan (interpelasi atau angket-red) kesana lah," ungkap Edi, ketika diwawancarai media ini, Rabu (23/07/2025).

"Kita mau kondusif wilayah kita ini, kita mau bahwa kedua individu ini kepala dan wakil kepala daerah ini pacak Rekonsiliasi dulu, tidak mengedepankan hal-hal yang membuat rusak daerah kita ini kan, untuk itu mohon maaf kepada forum kedukunan yang minta interpelasi itu belum sampai kesana, apalagi mau sampai hak angket atau segala macem itukan membikin kisruhnya lebih dalam nanti," sambungnya.

Selain itu, Edi menilai, kinerja di birokrat juga belum begitu terdampak akan kisruh ini. Kendati demikian, pihaknya tetap melihat geliat yang terjadi ditengah masyarakat dan memastikan tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta masukan.

Disamping itu, Edi juga berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Babel dapat duduk bersama menyelesaikan polemik ini, karna dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Bangka Belitung dan lain-lain jika polemik dimaksud tak kunjung selesai.

"Kami meyakini bahwa mereka berdua (Gubernur dan Wakil Gubernur-red) masih bisa baik-baik saja, kalo untuk mememanggil dan lain sebagainya untuk memverifikasi lain sebagainya, mempererat kembali hubungan mereka insyaallah DPRD akan bersikap seperti itulah," tuturnya.

"Itu yang lebih baik untuk kita provinsi Bangka Belitung karna mereka berantem ini investasi dak masuk, kepala dinas bekerja dengan tidak baik, nah nanti Gubernur-nya kelelahan dalam menjalankan tugas kalo dak punya wakilkan itu, mungkin kita akan melakukan hal-hal itulah," tambah Anggota DPRD Babel fraksi Nasdem ini.

Lebih lanjut, Edi kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan interpelasi serta hak angket. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk berkirim surat ke DPRD Babel jika ingin berdiskusi hal ini.

"Insyaallah kami tanggapi cepat dan ruang diskusi ini mungkin bisa lebih manfaat jangan sampai diskusi dihambat. Karna kita juga tidak mau memperkeruh suasana ini," tegasnya lagi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.